Airlangga: Insentif Kendaraan Listrik Dilanjutkan, Mobil Nasional Dipercepat

Jakarta - Pemerintah memastikan akan melanjutkan kebijakan insentif bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa keberlanjutan insentif ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus mendorong lahirnya mobil nasional. "Insentif akan dilanjutkan, dan ini selaras dengan program pengembangan mobil dan motor listrik nasional," ujar Airlangga dalam sebuah kesempatan.

Pernyataan tersebut memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan investasi asing, tetapi juga ingin membangun kemandirian industri otomotif nasional berbasis elektrifikasi. Kebijakan insentif yang dimaksud mencakup sejumlah instrumen, seperti potongan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pembebasan bea masuk untuk impor komponen tertentu, serta subsidi untuk konversi kendaraan konvensional menjadi listrik.

Kebijakan Insentif yang Berlanjut

Sejak pertama kali diperkenalkan, insentif kendaraan listrik di Indonesia telah mendorong pertumbuhan signifikan pada penjualan motor dan mobil listrik. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan bahwa sepanjang 2025, penjualan mobil listrik murni (battery electric vehicle/BEV) tumbuh lebih dari 200 persen secara year-on-year. Angka ini melampaui ekspektasi banyak pelaku industri dan menunjukkan bahwa permintaan pasar terhadap kendaraan ramah lingkungan semakin kuat.

Namun, dengan dihentikannya beberapa program insentif pada tahun sebelumnya sempat menimbulkan kekhawatiran akan perlambatan adopsi. Kelanjutan insentif ini diharapkan dapat mempertahankan momentum dan memberikan kepastian bagi para investor yang telah menanamkan modal besar di ekosistem baterai dan kendaraan listrik Indonesia. Salah satu bentuk insentif yang akan dilanjutkan adalah insentif PPnBM DTP (ditanggung pemerintah) yang memberikan potongan hingga 100 persen bagi mobil listrik buatan lokal dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) minimal 40 persen. Aturan ini secara langsung menguntungkan pabrikan yang memproduksi di Indonesia.

Visi Mobil Nasional Berbasis Listrik

Konsep mobil nasional bukanlah hal baru di Indonesia. Sejak era 1990-an, berbagai upaya telah dilakukan untuk menciptakan kendaraan yang sepenuhnya dirancang dan diproduksi oleh putra-putri bangsa. Namun, proyek-proyek sebelumnya seringkali terhambat oleh keterbatasan teknologi, pendanaan, dan skala ekonomi. Dengan hadirnya era elektrifikasi, pemerintah melihat peluang baru karena teknologi kendaraan listrik masih relatif terbuka dan belum didominasi oleh segelintir pemain global.

Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa pengembangan mobil nasional akan diintegrasikan dengan program hilirisasi industri baterai dan material kritis lainnya. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, dan saat ini sejumlah pabrik pengolahan nikel menjadi prekursor baterai sudah beroperasi di Morowali dan Weda Bay. Dengan ekosistem hulu yang mulai matang, langkah selanjutnya adalah mendorong riset dan pengembangan untuk kendaraan listrik yang sepenuhnya dikembangkan di dalam negeri. "Kita ingin mobil nasional itu muncul dari ekosistem ini, dari rantai pasok yang sudah kita bangun," kata Airlangga.

Respon dan Proyeksi Analis

Para analis menilai langkah pemerintah melanjutkan insentif sekaligus merancang mobil nasional merupakan strategi jangka panjang yang positif, namun perlu diikuti dengan kebijakan pendukung yang konsisten. Fitra Jaya, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), berpendapat bahwa insentif fiskal saja tidak cukup untuk menumbuhkan industri mobil nasional. "Diperlukan ekosistem riset dan pengembangan yang kuat, termasuk insentif untuk litbang dan kepastian hukum terkait hak kekayaan intelektual," ujarnya.

Di sisi lain, pelaku industri menyambut baik perpanjangan insentif ini. Direktur Eksekutif Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Pikoli), Hendra Gunawan, mengatakan bahwa kelanjutan insentif akan menjaga daya beli masyarakat dan memberikan skala ekonomi yang diperlukan untuk menurunkan harga. "Harga masih menjadi hambatan utama, dengan insentif pajak dan subsidi, kita bisa mengecilkan selisih harga dengan mobil konvensional," jelasnya. Pikoli mencatat bahwa pada 2026, setidaknya ada lima model mobil listrik baru yang akan diproduksi secara lokal, dengan beberapa di antaranya memiliki TKDN di atas 60 persen.

Dampak bagi Industri dan Ekonomi Nasional

Keberlanjutan insentif dan wacana mobil nasional diperkirakan akan memberikan efek berganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap perekonomian. Pertama, sektor manufaktur dan komponen akan tumbuh seiring meningkatnya permintaan lokal. Kedua, rantai pasok baterai dari hulu ke hilir akan semakin terintegrasi, menciptakan lapangan kerja baru di bidang teknik dan teknologi tinggi. Kementerian Perindustrian memproyeksikan bahwa pada 2030, ekosistem kendaraan listrik dapat menyerap tenaga kerja langsung hingga 200 ribu orang dan tidak langsung sekitar 500 ribu orang.

Selain itu, dari sisi neraca perdagangan, penurunan impor BBM akibat peralihan ke kendaraan listrik dapat menghemat devisa hingga miliaran dolar AS per tahun. Bank Dunia memperkirakan bahwa setiap 10 persen peningkatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia dapat mengurangi subsidi energi sebesar Rp 15 triliun hingga Rp 20 triliun. Dengan demikian, insentif yang diberikan pemerintah dapat kembali dalam bentuk penghematan subsidi dan peningkatan pendapatan negara dari sektor industri.

Tantangan dan Langkah ke Depan

Meskipun optimisme cukup tinggi, terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi. Pertama, infrastruktur pengisian daya (charging station) masih belum merata, terutama di luar Pulau Jawa. Kedua, harga baterai yang masih relatif mahal meskipun tren global menunjukkan penurunan. Ketiga, daya saing dengan produk impor, terutama dari China yang telah masif melakukan ekspansi ke pasar ASEAN. Pemerintah perlu memastikan bahwa insentif dan regulasi yang ada tidak hanya menguntungkan prinsipal asing, tetapi benar-benar mendorong terciptanya merek nasional.

Airlangga menegaskan bahwa arah kebijakan ini akan diperkuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berikutnya. "Kita sedang merancang ekosistem yang komprehensif, mulai dari insentif fiskal, standar baterai nasional, hingga kewajiban TKDN yang progresif," pungkasnya. Dengan komitmen politik yang kuat dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, bukan tidak mungkin dalam satu dekade mendatang, Indonesia memiliki mobil listrik nasional yang mampu bersaing di pasar global.