Airlangga Pastikan Stabilitas Ekonomi Tetap Kuat Pasca Mundurnya Perry

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan jaminan bahwa mundurnya Perry Warjiyo dari posisi Gubernur Bank Indonesia (BI) tidak akan menimbulkan gejolak terhadap perekonomian nasional. Dalam keterangan resminya, Airlangga menekankan bahwa institusi bank sentral memiliki fondasi kebijakan yang kokoh untuk melanjutkan mandat menjaga stabilitas moneter.

Transisi Kepemimpinan yang Terukur

Pengunduran diri Perry Warjiyo, yang telah memimpin BI selama dua periode, memunculkan pertanyaan di kalangan pelaku pasar tentang arah kebijakan moneter ke depan. Namun, Airlangga menegaskan bahwa mekanisme transisi telah dipersiapkan dengan matang. “Bank Indonesia adalah lembaga independen yang kebijakannya tidak bergantung pada individu, melainkan pada kerangka strategis yang telah disepakati bersama,” ujar Airlangga di kantornya, Senin (27/7/2026).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan BI akan tetap solid, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti ketidakpastian suku bunga acuan Amerika Serikat dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang. Pasar, yang sempat bereaksi dengan pelemahan rupiah tipis pada sesi pembukaan, segera kembali stabil setelah pernyataan tersebut.

BI Tetap Fokus pada Stabilitas Rupiah

Nilai tukar rupiah menjadi sorotan utama pasca pengumuman mundurnya Perry. Sebagai lembaga yang mengemban tugas menjaga kestabilan nilai rupiah, BI dipastikan terus melanjutkan operasi moneter secara proaktif. Data terkini menunjukkan rupiah berada di level Rp15.520 per dolar AS, menguat 1,8% sejak awal tahun 2026, didukung oleh aliran modal asing yang kembali masuk ke pasar obligasi domestik.

“Fokus kami tidak berubah: memastikan rupiah bergerak sesuai fundamentalnya, mengendalikan inflasi, dan mendorong intermediasi perbankan yang sehat,” tegas Airlangga merujuk pada hasil rapat koordinasi dengan jajaran pimpinan BI. Ia juga menyoroti bahwa cadangan devisa Indonesia per akhir Juni 2026 mencapai US$142,3 miliar, cukup untuk membiayai 6,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri, jauh di atas standar kecukupan internasional.

Kebijakan stabilisasi rupiah akan tetap mengandalkan triple intervention, yaitu intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Strategi ini selama ini terbukti efektif meredam volatilitas.

Respon Pasar dan Pandangan Ekonom

Merespon dinamika ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan sesi pertama justru tercatat menguat 0,7% ke level 7.245, menunjukkan optimisme investor terhadap stabilitas politik dan ekonomi. Analis dari sejumlah lembaga keuangan menilai, figur pengganti Perry akan menjadi kunci, namun fondasi makroekonomi Indonesia saat ini cukup solid untuk menahan tekanan eksternal.

“Selama pemerintah bisa segera menunjuk pengganti yang kredibel dan memiliki rekam jejak di bidang moneter, pasar akan tenang. Fundamentalnya mendukung,” kata seorang ekonom senior yang enggan disebutkan namanya. Beberapa nama potensial mulai beredar, termasuk deputi gubernur senior dan mantan pejabat Kementerian Keuangan yang dianggap mampu menjaga kontinuitas kebijakan.

Indikator Makro yang Meyakinkan

Keyakinan Airlangga bukan tanpa dasar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 mencapai 5,2% secara year-on-year, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang kuat dan realisasi investasi yang meningkat. Inflasi inti tetap jinak di 2,6% yoy, sementara neraca perdagangan membukukan surplus selama 39 bulan berturut-turut, dengan surplus Juni mencapai US$2,4 miliar.

Di sisi fiskal, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terjaga di bawah 2,5% Produk Domestik Bruto (PDB), memberikan ruang yang cukup untuk stimulus jika diperlukan. Utang pemerintah dalam denominasi valuta asing juga terus ditekan, mengurangi risiko nilai tukar terhadap kas negara.

“Ini bukan soal siapa yang duduk di kursi Gubernur BI, tapi tentang sistem yang dibangun selama bertahun-tahun,” ujar Airlangga menutup keterangannya. Pemerintah, bersama DPR, dijadwalkan segera menggelar rapat konsultasi untuk membahas calon pengganti Perry Warjiyo, dan diharapkan proses tersebut berjalan lancar tanpa menimbulkan kekosongan kepemimpinan yang lama.