Bahlil Tegaskan Skema Onshore Gas Andaman Harus Perhitungkan Ekonomi

Pemerintah memberi sinyal kuat bahwa rencana pembangunan kilang gas bumi di darat untuk Blok Andaman tidak akan digolkan secara serampangan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengisyaratkan bahwa opsi pemrosesan secara onshore hanya akan dieksekusi jika perhitungan keekonomiannya menjanjikan keberimbangan bagi negara dan para investor. Ia menolak sikap memaksakan skema yang justru membebani seluruh rantai investasi dan berpotensi menggagalkan proyek strategis nasional tersebut.

Pernyataan ini muncul di tengah pembahasan intensif antara pemerintah dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) pengelola Blok Andaman, sebuah wilayah kerja yang menyimpan potensi gas jumbo di lepas pantai barat Sumatera. Berdasarkan data resmi yang dirilis beberapa bulan terakhir, cadangan sementara di struktur Layaran-1 saja menyentuh angka 6 triliun kaki kubik (TCF), dengan kemungkinan tambahan dari sumur-sumur eksplorasi lanjutan. Angka itu menempatkan Andaman sebagai salah satu aset gas paling prospektif yang belum dikembangkan di kawasan Asia Pasifik.

Beban yang Tak Ringan di Skema Darat

Mengalirkan gas dari sumur bawah laut ke fasilitas pengolahan di pesisir Sumatera atau Aceh bukanlah perkara sederhana. Jarak dari lokasi pengeboran ke daratan terdekat diperkirakan lebih dari 100 kilometer, sementara kedalaman laut di beberapa titik mencapai 1.500 meter. Infrastruktur pipa bawah laut sepanjang itu memerlukan investasi miliaran dolar AS, di luar biaya konstruksi pabrik pemisahan dan pencairan gas di atas tanah. Sejumlah analis independen menaksir, total belanja modal untuk skema onshore bisa membengkak hingga US$12–15 miliar, hampir dua kali lipat dibandingkan opsi fasilitas apung seperti floating liquefied natural gas (FLNG) yang hanya membutuhkan US$7–9 miliar.

“Kita tidak bisa menutup mata pada angka-angka ini. Apabila hasil hitungan menunjukkan tingkat pengembalian yang terlalu rendah, mempertahankan skema darat hanya akan menciptakan beban baru bagi APBN dan merusak iklim investasi hulu migas kita,” ujar seorang pejabat senior Kementerian ESDM yang enggan disebut namanya.

Dua Sisi Koin: Multiplier Effect versus Beban Investor

Di satu sisi, pendekatan onshore menyimpan daya pikat yang tak terbantahkan. Pembangunan pabrik gas di darat akan menciptakan ribuan lapangan kerja konstruksi dan ratusan posisi operasional permanen. Kehadiran fasilitas ini juga dapat memicu tumbuhnya industri turunan, seperti pabrik petrokimia, pupuk, dan pembangkit listrik berbasis gas di wilayah sekitarnya. Pemerintah daerah berpeluang mendulang pendapatan asli daerah yang lebih besar, sekaligus mempercepat pemerataan ekonomi di luar Jawa. Dari perspektif ketahanan energi, pengolahan di darat memudahkan alokasi bagian gas negara untuk kebutuhan domestik, khususnya program jaringan gas kota dan kawasan industri.

Di sisi lain, perspektif investor dan lender perbankan internasional cenderung lebih dingin. Mereka membandingkan skema ini dengan proyek-proyek serupa di Mozambik, Australia, dan Qatar yang sering mengalami pembengkakan biaya dan penundaan jadwal akibat kompleksitas konstruksi darat. Tambahan belanja modal yang tinggi akan menekan internal rate of return (IRR) proyek, yang pada gilirannya membuat kreditur ragu mengucurkan pinjaman. Jika keekonomian dianggap di bawah ambang batas 10–12% untuk IRR, maka kontraktor berkewajiban menyampaikan keberatan sesuai dengan klausul kontrak kerja sama yang berlaku. Kekhawatiran akan capital outflow dini juga membayangi jika negosiasi berlarut tanpa kepastian insentif yang memadai.

Variabel Makro yang Menentukan

Tingkat keekonomian pengolahan gas Andaman tak semata ditentukan oleh biaya konstruksi. Harga jual gas di pasar global dan regional turut menjadi penentu krusial. Mengacu pada publikasi Badan Pusat Statistik yang diolah dari World Bank, indeks harga LNG Asia year-on-year mengalami penurunan sekitar 4,5% sejak kuartal ketiga tahun lalu, sejalan dengan melambatnya permintaan manufaktur di Tiongkok dan bertambahnya pasokan dari Amerika Serikat. Tren ini menipiskan margin keuntungan, sehingga investor cenderung memilih opsi yang lebih ramping dari sisi belanja modal awal.

Selain itu, rezim fiskal menjadi instrumen penyeimbang yang bisa menentukan arah keputusan. Pemerintah memiliki ruang untuk menawarkan insentif semisal penyesuaian bagi hasil (split), pembebasan pajak tidak langsung untuk peralatan impor, atau perpanjangan masa kontrak. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menaikkan net present value (NPV) proyek bagi operator, tanpa mengorbankan hak negara atas hasil produksi. Sejumlah praktisi hukum energi menyebut, model kontrak gross split yang diberlakukan saat ini masih memungkinkan negosiasi parameter-parameter tambahan jika proyek dinilai sangat strategis secara nasional.

Antara Ambisi Hilirisasi dan Realitas Pasar

Wacana pengolahan gas di dalam negeri sejalan dengan peta jalan hilirisasi yang digaungkan pemerintah sejak beberapa tahun terakhir. Blok Andaman dianggap sebagai batu loncatan untuk mewujudkan kemandirian energi dan menjadikan Indonesia sebagai pusat industri petrokimia regional. Namun, visi tersebut harus berdamai dengan realitas bahwa investor migas beroperasi dengan perhitungan bisnis yang ketat. Bahlil berulang kali menekankan pentingnya formula win-win yang tidak mematikan gairah eksplorasi di masa depan. “Kita cari titik keseimbangan; jangan sampai karena kita memaksakan sesuatu, geliat investasi di hulu migas kita justru menurun,” demikian intisari pernyataannya dalam beberapa forum terbatas.

Sejumlah pengamat menilai, opsi tengah bisa berupa pengembangan bertahap (phased development). Pada fase awal, gas diproses melalui FLNG untuk mempercepat time to first gas dan menghasilkan arus kas bagi operator. Sementara itu, pemerintah dan kontraktor dapat merancang fasilitas darat pada tahap berikutnya, setelah skala cadangan terbukti lebih besar dan biaya modal sudah tertutup sebagian. Pendekatan ini lazim diterapkan di ladang-ladang gas besar seperti Browse Basin di Australia dan Greater Sunrise di perairan Timor.

Dengan batas akhir pengajuan rencana pengembangan (POD) yang semakin dekat, semua mata kini tertuju pada hasil kajian front-end engineering design (FEED) yang tengah disusun konsorsium. Angka-angka final dalam laporan tersebut akan menjadi dasar argumen kedua pihak, apakah pengolahan di darat layak dilanjutkan ataukah skema apung menjadi pilihan yang lebih rasional. Yang jelas, pemerintah tidak ingin mengulangi kisah proyek-proyek raksasa yang mandek bertahun-tahun hanya karena perhitungan ambisius tanpa pijakan ekonomi yang kokoh.