Bank Syariah di Indonesia: Tren Pertumbuhan, Produk Unggulan, dan Dilema Profitabilitas

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan per Maret 2025, total aset perbankan syariah di Indonesia menembus Rp 854,3 triliun, mencatat pertumbuhan 14,8% secara year-on-year (YoY)—lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bank konvensional yang hanya sebesar 9,2%. Pangsa pasar bank syariah pun naik tipis menjadi 7,4% dari total aset perbankan nasional. Di balik angka ini, tersimpan dinamika yang menarik: di satu sisi, prinsip bagi hasil dan larangan riba menjadi daya tarik bagi segmen khusus; di sisi lain, tantangan likuiditas dan keterbatasan instrumen membuat sektor ini masih harus berjuang mengejar efisiensi bank konvensional.

Berita ini mengulas secara dua sisi bagaimana bank syariah beroperasi, jenis-jenisnya, serta produk-produk yang kini menjadi andalan, sekaligus menganalisis fundamental ekonomi yang mendasari pertumbuhannya.

Pertumbuhan Aset dan Pangsa Pasar yang Semakin Signifikan

Industri perbankan syariah Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Per kuartal I-2025, terdapat 14 BUS, 16 UUS, dan 165 BPRS yang beroperasi. Bank-bank besar seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) hasil merger tiga bank syariah BUMN menjadi motor penggerak dengan aset mencapai Rp 300 triliun lebih. Data Bank Indonesia menunjukkan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun bank syariah tumbuh 13,1% YoY menjadi Rp 620 triliun, didorong oleh kesadaran masyarakat Muslim yang meningkat dan program pemerintah seperti Gerakan Nasional Wakaf Uang dan perluasan ekosistem halal.

Pro: Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa produk berbasis prinsip syariah—seperti akad murabahah (jual beli dengan margin yang disepakati) dan mudharabah (bagi hasil)—diterima tidak hanya oleh nasabah individu, tetapi juga korporasi. Pembiayaan murabahah masih mendominasi dengan porsi 53,2% dari total pembiayaan, memberikan kepastian margin bagi bank. Kontra: Konsentrasi pada murabahah ini justru membuat bank syariah rentan terhadap risiko kredit serupa dengan bank konvensional, sementara produk bagi hasil yang lebih mencerminkan esensi syariah—musyarakah dan mudharabah—masih rendah (8,4% total pembiayaan) karena dianggap berisiko tinggi bagi bank. “Bank syariah masih terjebak dalam model pembiayaan berbasis utang yang mirip kredit, padahal idealnya bagi hasil yang menjadi kekuatan diferensiasi,” ujar ekonom senior Dr. Farid Rahman dalam sebuah diskusi terbatas.

Dua Sisi Koin: Keunggulan Prinsip dan Hambatan Likuiditas

Dari segi fundamental, bank syariah menawarkan keunggulan ketahanan terhadap gejolak suku bunga karena tidak menggunakan instrumen bunga. Pada saat Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan menjadi 6,25% di tahun 2024, bank syariah relatif stabil dalam penyaluran pembiayaan. Data OJK mencatat rasio pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) gross bank syariah sebesar 2,9%, lebih rendah dari kredit bermasalah bank konvensional (3,2%). Ini menunjukkan kualitas aset yang cukup terjaga.

Namun, di sisi lain, keterbatasan instrumen likuiditas menjadi masalah klasik. Pasar uang syariah masih dangkal, dengan volume transaksi harian di Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) rata-rata hanya Rp 1,2 triliun, jauh di bawah pasar uang konvensional yang mencapai Rp 25 triliun per hari. Hal ini membuat bank syariah kesulitan mengelola likuiditas secara efisien. Ketika terjadi capital outflow, bank syariah seringkali harus menahan ekspansi karena tidak bisa cepat menghimpun dana jangka pendek. Dari perspektif portofolio, investor institusi juga mengeluhkan minimnya pilihan sukuk korporasi dengan peringkat tinggi. Total outstanding sukuk korporasi per Maret 2025 hanya Rp 34,8 triliun, menyumbang 14% dari total obligasi korporasi nasional. Padahal, instrumen ini penting sebagai alternatif investasi likuid bagi bank syariah.

Produk Unggulan: Dari Tabungan Wadiah hingga Sukuk Ritel

Untuk nasabah ritel, bank syariah menawarkan tabungan dengan akad wadiah (titipan) yang memberikan bonus, bukan bunga, serta deposito mudharabah dengan nisbah bagi hasil yang kompetitif. Di segmen pembiayaan, selain murabahah, ada produk ijarah (sewa) yang mulai populer untuk pembiayaan kendaraan dan properti. Sementara itu, di sisi pendanaan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan konsisten menerbitkan Sukuk Ritel seri SR-019 dan Sukuk Tabungan ST-012 pada 2025, dengan imbal hasil setara 6,5%–7% per tahun, di atas rata-rata deposito konvensional. Instrumen ini menjadi jembatan antara masyarakat dan pembiayaan infrastruktur berbasis syariah. Data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menunjukkan total penjualan sukuk ritel mencapai Rp 28 triliun pada penerbitan kuartal pertama 2025, naik 22% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Dari perspektif dua sisi, produk-produk ini menjadi katalis inklusi keuangan. Namun, kompleksitas akad dan minimnya edukasi pasar masih menjadi pekerjaan rumah. Survei OJK 2024 mengungkap hanya 34% responden di kota non-metropolitan yang memahami perbedaan antara bank syariah dan konvensional. Hal ini menghambat perluasan basis nasabah di luar segmen loyalis. Di lain pihak, maraknya fintech syariah berbasis peer-to-peer lending dengan akad syariah mulai mengisi celah tersebut, meski regulasi masih terus disempurnakan.

Secara keseluruhan, bank syariah berada di persimpangan fundamental: potensi pasarnya besar dengan dukungan demografi Muslim dan kebijakan pemerintah, tetapi perlu lompatan inovasi dan pendalaman pasar keuangan agar benar-benar kompetitif. Valuasi saham bank syariah, seperti BSI dengan price-to-book ratio di kisaran 2,1x pada April 2025, mencerminkan optimisme investor, namun juga tekanan untuk menunjukkan profitabilitas yang berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip.