Buruh ASEAN Soroti Masa Depan Pekerja Perempuan di Pusaran AI

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal pertama 2026, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia mencapai 54,3 persen, sedikit meningkat secara year-on-year namun tetap timpang dibandingkan laki-laki yang menembus 84,1 persen. Di tingkat ASEAN, pola serupa terpotret: perempuan mendominasi sektor padat karya seperti garmen, alas kaki, dan perakitan elektronik—tiga industri yang kini berada di garda depan otomatisasi. Ketika delegasi serikat buruh dari enam negara ASEAN berkumpul di Jakarta awal pekan ini, benang merah yang mengemuka justru nasib 21 juta pekerja perempuan di kawasan yang terancam tergerus kecerdasan buatan.

Ancaman Ganda: Otomatisasi dan Bias Gender

Di satu sisi, adopsi teknologi AI dan robotik menjanjikan efisiensi produksi yang melonjak hingga 40 persen di sektor manufaktur, menurut proyeksi Bank Pembangunan Asia. Namun di sisi lain, pekerjaan repetitif yang mayoritas diisi perempuan—operator mesin jahit, penyortir komponen, hingga entri data—berada pada risiko substitusi tertinggi. Studi ILO 2025 menunjukkan 62 persen pekerja perempuan di Asia Tenggara bekerja pada okupasi dengan probabilitas otomatisasi di atas 70 persen. “Kita berbicara tentang gelombang pemutusan hubungan kerja senyap yang bisa meluruhkan capaian partisipasi perempuan selama satu dekade terakhir,” ujar seorang ekonom ketenagakerjaan yang hadir dalam forum tersebut.

Persoalan tidak berhenti pada kehilangan pekerjaan. Akses terhadap pelatihan ulang (reskilling) yang berbasis teknologi kerap kali tidak menjangkau kelompok perempuan, terutama mereka yang berada di rantai pasok bawah. Infrastruktur digital di kawasan industri pinggiran kota yang masih timpang, ditambah beban ganda pekerjaan domestik, membuat pekerja perempuan memiliki opportunity cost yang lebih tinggi untuk meningkatkan kapasitas teknis. Data survei serikat buruh menunjukkan hanya 18 persen perempuan pekerja di sektor padat karya yang pernah mengikuti pelatihan digital bersertifikat, jauh di bawah angka partisipasi laki-laki sebesar 35 persen.

Kepemimpinan Perempuan sebagai Katalis Adaptasi

Inisiatif yang dibahas dalam pertemuan ASEAN tidak hanya berhenti pada pemetaan kerentanan. Program pelatihan kepemimpinan yang secara khusus menyasar pekerja perempuan menjadi salah satu solusi yang dianggap mampu mengubah posisi tawar. Dengan membekali keterampilan negosiasi, pemahaman kebijakan industri 4.0, dan kemampuan mengelola platform digital, serikat buruh berharap perempuan dapat menempati lebih banyak posisi pengambil keputusan. “Ketika perempuan duduk di meja perundingan struktur upah dan desain pelatihan, agenda perlindungan sosial dan transisi yang adil lebih mungkin diperjuangkan,” kata seorang aktivis buruh dari Filipina.

Dari sudut pandang fundamental ekonomi, langkah ini sejalan dengan kebutuhan menciptakan human capital yang adaptif. Indonesia, dengan bonus demografi yang akan mencapai puncak pada 2030, memerlukan partisipasi penuh angkatan kerja produktifnya. Rasio modal manusia terhadap PDB yang optimal hanya bisa tercapai jika kesenjangan gender dalam literasi digital ditekan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah meluncurkan insentif bagi perusahaan yang menerapkan program magang berbasis AI untuk perempuan, namun realisasi serapannya masih di bawah 15 persen dari kuota yang disediakan.

Dua Sisi Transformasi Digital

Pro: adopsi AI membuka ceruk pekerjaan baru yang lebih aman dan bernilai tambah, seperti spesialis anotasi data, pengawas etika mesin, dan operator sistem otomatis. Pekerjaan-pekerjaan ini menawarkan upah rata-rata 1,8 kali lipat lebih tinggi dibandingkan buruh produksi konvensional. Kontra: kecepatan disrupsi jauh melampaui daya serap pelatihan. Setiap 1 persen kenaikan investasi otomatisasi di sektor tekstil Asia Tenggara berkorelasi dengan penurunan penyerapan tenaga kerja perempuan sebesar 0,7 persen dalam dua tahun terakhir, mengacu pada riset Universitas Chulalongkorn. Dilema ini menempatkan serikat buruh dalam posisi yang tidak mudah: mendorong modernisasi tanpa mengorbankan kesempatan kerja.

Yang dibutuhkan adalah jembatan kebijakan yang eksplisit menyasar transisi pekerja perempuan. Model seperti wage insurance—jaminan pendapatan selama masa pelatihan—dan skema job-matching berbasis AI yang sensitif gender dinilai mampu mereduksi risiko capital outflow tenaga kerja terampil perempuan ke sektor informal. Forum ASEAN menghasilkan nota kesepahaman untuk berbagi praktik terbaik, termasuk replikasi Women in Digital Economy Fund yang telah diuji coba di Vietnam dengan tingkat penempatan kerja pasca-pelatihan mencapai 68 persen.

Dengan proyeksi kontribusi ekonomi digital terhadap PDB ASEAN yang mencapai 1 triliun dolar AS pada 2030, momentum untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam cetak biru transformasi teknologi tidak boleh terlewat. Perjuangan buruh ASEAN kali ini bukan sekadar melawan mesin, melainkan mengawal agar gelombang efisiensi tidak menenggelamkan separuh potensi demografi kawasan.