KSSK Gelar Rapat di Istana, Koordinasi Stabilitas Ekonomi Diperkuat

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kembali menggelar pertemuan strategis di Istana Kepresidenan pada awal pekan ini, dengan dihadiri oleh para pemimpin lembaga keuangan negara, termasuk Pelaksana Jabatan (Pjs) Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti. Agenda utama yang dibahas mencakup pemantapan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dalam menghadapi dinamika perekonomian global yang masih dibayangi tekanan inflasi dan perlambatan pertumbuhan di negara-negara maju.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan selaku Ketua KSSK ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh elemen pengambil kebijakan memiliki persepsi yang selaras terhadap risiko-risiko yang mengemuka. Dalam sesi tersebut, Destry Damayanti memberikan paparan mengenai perkembangan terkini instrumen moneter, kondisi likuiditas perbankan, serta arah nilai tukar rupiah yang dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan volatilitas cukup tinggi. Kehadiran Destry mewakili Bank Indonesia memperkuat sinyal bahwa transisi kepemimpinan di bank sentral tidak mengganggu kesinambungan tugas menjaga stabilitas makroekonomi.

Sinyal Koordinasi yang Semakin Erat

Pertemuan di Istana Kepresidenan tersebut menjadi penegasan bahwa sinergi antara pemerintah dan otoritas moneter masih menjadi prioritas utama di tengah kompleksitas tantangan eksternal. Para peserta rapat menyepakati perlunya respon kebijakan yang terukur dan antisipatif, terutama dalam menghadapi potensi arus modal keluar (capital outflow) yang dapat menekan cadangan devisa. Destry dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan, termasuk intervensi di pasar valas dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, untuk menjaga keseimbangan eksternal.

Di sisi fiskal, pemerintah menegaskan komitmen agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali pada level aman di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Langkah ini diambil untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi Bank Indonesia dalam mengarahkan suku bunga acuan tanpa terperangkap dalam dilema fiskal. Kolaborasi tersebut telah menunjukkan hasil positif, tercermin dari inflasi inti yang berhasil dijaga pada kisaran 2,8 persen secara tahunan (year-on-year) per Juni 2026, sedikit melandai dibandingkan bulan sebelumnya.

Risiko Global yang Masih Membayangi

Dalam paparannya, Destry juga menyoroti risiko rambatan dari kebijakan suku bunga tinggi bank sentral utama dunia, seperti Federal Reserve dan European Central Bank, yang diperkirakan masih akan bertahan setidaknya hingga kuartal ketiga tahun ini. Kondisi tersebut berpotensi memperlebar selisih imbal hasil antara aset domestik dan global, sehingga meningkatkan risiko pembalikan aliran dana. Meski demikian, fundamental perekonomian Indonesia dinilai masih solid dengan cadangan devisa mencapai 139 miliar dolar AS serta rasio utang luar negeri terhadap PDB yang berada di bawah 30 persen.

Anggota KSSK lainnya, termasuk Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), juga menyampaikan laporan mengenai ketahanan sektor perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Data menunjukkan rasio kecukupan modal (CAR) industri perbankan nasional berada pada level 26,8 persen, jauh di atas ambang batas ketentuan, sementara kredit bermasalah (NPL) gross tercatat rendah di angka 2,3 persen. Ini menjadi bantalan yang kuat untuk menyerap potensi guncangan dari perekonomian global.

Proyeksi dan Langkah Ke Depan

Rapat KSSK kali ini juga menyepakati proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 yang akan berada dalam rentang 5,0 hingga 5,3 persen, didorong oleh konsumsi domestik yang tetap kuat dan realisasi investasi yang terus meningkat. Namun, para anggota komite mengingatkan agar tidak lengah terhadap perkembangan harga pangan dan energi yang kerap menjadi pemicu utama inflasi musiman di Tanah Air. Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah akan memperkuat koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), sementara Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas nilai tukar agar tidak menimbulkan imported inflation yang merugikan daya beli masyarakat.

Destry menutup sesi dengan menekankan bahwa kolaborasi yang sudah terjalin akan terus diperdalam, terutama dalam menghadapi ketidakpastian yang dapat muncul secara tiba-tiba. Pertemuan KSSK di Istana Kepresidenan ini menjadi simbol nyata bahwa tata kelola stabilitas sistem keuangan Indonesia dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan berbasis data. Para pelaku pasar disarankan untuk mencermati rilis resmi KSSK yang akan menyusul, sebagai panduan dalam membaca arah kebijakan ekonomi nasional ke depan. Dengan fondasi yang kokoh dan koordinasi yang kian terpadu, optimisme terhadap ketahanan ekonomi Indonesia di tengah pusaran ketidakpastian global tetap terbuka lebar.