Menkeu Purbaya akan Temui Pimpinan BI Bahas Stabilitas Pascamundurnya Perry

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana untuk bertemu dengan jajaran pejabat tinggi Bank Indonesia (BI) dalam waktu dekat, sebuah langkah strategis yang dipicu oleh pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjiyo. Rencana ini dikonfirmasi oleh Purbaya sendiri di Jakarta pada Senin (21/7) malam, namun ia belum memberi detail kapan dan di mana pertemuan itu akan berlangsung.

Konteks Pengunduran Diri Perry Warjiyo

Perry Warjiyo, yang menjabat sebagai Gubernur BI sejak 2018, dikenal dengan kebijakan moneternya yang akomodatif selama pandemi dan upaya stabilisasi rupiah. Pengunduran dirinya disampaikan secara mendadak tanpa penjelasan resmi, namun rumor mengenai perbedaan pandangan dengan pemerintah dalam beberapa isu strategis mengemuka. Posisi Gubernur BI kini diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) hingga presiden menunjuk pengganti definitif.

Purbaya, yang baru saja menghadapi sorotan tajam terkait pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp196,5 triliun pada paruh pertama 2026, tampaknya ingin segera membangun jembatan komunikasi dengan BI untuk mengelola ekspektasi pasar. Pasalnya, kondisi fiskal yang tertekan seringkali membutuhkan dukungan moneter, misalnya melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh BI di pasar sekunder sesuai dengan aturan burden sharing yang telah disepakati.

Urgensi Harmonisasi Kebijakan

Di tengah ketidakpastian global, termasuk suku bunga tinggi Amerika Serikat dan perlambatan ekonomi China, Indonesia membutuhkan sinergi yang mulus antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Defisit APBN yang membengkak—disebabkan oleh penurunan penerimaan pajak dan lonjakan belanja subsidi—memaksa pemerintah untuk menerbitkan lebih banyak utang. Tanpa dukungan likuiditas dari BI, imbal hasil SBN bisa melonjak, memberatkan pembiayaan APBN.

Di sisi lain, BI hingga saat ini masih mempertahankan stance kebijakan ketat dengan suku bunga acuan di level 6,25% untuk mengendalikan inflasi inti yang mulai menunjukkan pelunakan. Inflasi umum Juli tercatat 2,7% year-on-year, melandai dari 2,9% bulan sebelumnya. Sejumlah ekonom memperkirakan ruang pelonggaran moneter hanya akan terbuka jika stabilitas rupiah terjaga dan ekspektasi inflasi tetap rendah.

Spekulasi Agenda Pertemuan

Analis memperkirakan sejumlah isu akan dibahas dalam pertemuan Purbaya dengan pejabat BI. Pertemuan ini bisa menjadi ajang klarifikasi kebijakan fiskal ke depan, termasuk proyeksi defisit akhir tahun yang dikhawatirkan menembus 2,8% PDB dari target awal 2,3% PDB. Selain itu, pengelolaan arus modal asing (capital flow) yang akhir-akhir ini mencatatkan outflow dari pasar obligasi juga akan menjadi sorotan.

“Pertemuan ini penting untuk meredam spekulasi bahwa pasca mundurnya Gubernur BI, hubungan Kemenkeu dan BI akan renggang. Justru ini momentum memperkuat koordinasi,” ujar seorang ekonom senior yang enggan disebut namanya.

Lebih lanjut, isu lain yang mungkin mencuat adalah kesiapan likuiditas perbankan nasional yang saat ini dihadapkan pada pertumbuhan kredit yang melambat. Data OJK per Juni 2026 menunjukkan penyaluran kredit hanya tumbuh 8,1% year-on-year, lebih rendah dari target 10%-12%. Purbaya dan BI diharapkan mampu meramu paket kebijakan terpadu untuk menggairahkan kembali intermediasi keuangan tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian.

Dari sisi pasar, rencana pertemuan ini mendapatkan respons positif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat terbatas 0,3% dan nilai tukar rupiah memperlihatkan stabilitas di level Rp15.620 per dolar AS. Pelaku pasar menantikan hasil konkret dari dialog antara Menkeu dan BI sebagai sinyal arah kebijakan ke depan.

Meski belum ada jadwal resmi, sumber di lingkungan Kemenkeu mengisyaratkan pertemuan akan digelar paling lambat akhir minggu ini. “Pokoknya segera, jangan sampai pasar bertanya-tanya,” ujar sumber tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, Plt. Gubernur BI belum memberikan komentar resmi mengenai rencana pertemuan. Namun, dipastikan bahwa jajaran Deputi Gubernur Senior akan menerima kunjungan Menkeu untuk memulai pembahasan.

Dampak Psikologis terhadap Pasar Obligasi

Pengunduran diri Gubernur BI yang tiba-tiba berpotensi memicu volatilitas di pasar obligasi pemerintah. Namun, rencana pertemuan ini mampu meredam kekhawatiran. Data perdagangan Senin menunjukkan yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun naik tipis 3 basis poin ke 7,15%, di bawah ekspektasi banyak analis sebelumnya. Volume perdagangan juga relatif terjaga, mengindikasikan investor belum panik.

Di satu sisi, pasar masih menimbang rekam jejak Purbaya sebagai menteri keuangan yang baru menjabat beberapa bulan. Ia dikenal memiliki pandangan inklusif terhadap peran BI dalam mendukung pendanaan fiskal. Di sisi lain, ada keraguan dari kalangan konservatif bahwa BI harus tetap independen dalam menetapkan suku bunga. Pertemuan ini akan menjadi ujian awal bagi Purbaya dalam meyakinkan pasar bahwa kebijakan fiskal dan moneter tetap akan berjalan pada rel yang tepat.

Mencermati Posisi Fiskal Terkini

Defisit APBN yang mencapai Rp196,5 triliun hingga semester I adalah yang tertinggi sejak pandemi COVID-19. Penerimaan negara hanya tumbuh 4,2%, sementara belanja negara melonjak 15,8% akibat pembayaran subsidi BBM dan kompensasi listrik yang membengkak. Kementerian Keuangan telah menerbitkan SBN dengan net issuance mencapai Rp 218 triliun, sedikit di atas proyeksi awal. Dalam situasi ini, komunikasi dengan BI menjadi krusial, terutama terkait dengan kesediaan BI untuk menyerap SBN yang tidak terserap pasar melalui skema SKB III (Surat Keputusan Bersama) yang diperbarui.

Para ekonom dari berbagai lembaga riset mengapresiasi langkah Purbaya. “Ini sinyal positif bahwa Menkeu tidak menunggu terlalu lama. Stabilitas sistem keuangan memerlukan kepastian, apalagi setelah kepemimpinan BI berubah,” kata seorang kepala ekonom sebuah bank swasta di Jakarta.