Pemerintah Siapkan 100 Ribu Pompa untuk Antisipasi Kekeringan Pertanian

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) mengumumkan penyiapan lebih dari 100 ribu unit pompa air sebagai benteng pertahanan sektor pertanian menghadapi musim kemarau yang diprediksi akan melanda sebagian besar wilayah Indonesia dalam beberapa bulan mendatang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, kebijakan ini merupakan langkah antisipatif agar lahan-lahan pertanian tetap mendapat pasokan air yang cukup meski curah hujan menurun drastis.

Fokus pada Sentra Produksi Pangan

Distribusi pompa akan diprioritaskan pada daerah-daerah sentra produksi padi yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, serta sebagian Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan menjadi titik fokus penyebaran alat tersebut. “Kami tidak ingin kejadian tahun lalu terulang, di mana ribuan hektare sawah gagal panen karena kekurangan air,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Senin (15/7).

Data Kementerian Pertanian menunjukkan, pada musim kemarau 2023, lebih dari 225.000 hektare lahan pertanian di Indonesia terdampak kekeringan, dengan kerugian mencapai 1,2 juta ton gabah kering giling. Untuk menekan angka serupa, Kementan kini mengandalkan pompa-pompa berkapasitas 4 hingga 6 inci yang mampu menyedot air dari sungai, embung, atau sumur dalam. Sebanyak 60 persen di antaranya merupakan pompa berbahan bakar solar, sementara sisanya menggunakan tenaga surya untuk efisiensi biaya operasional petani.

Upaya Mendongkrak Indeks Pertanaman

Program ini, menurut Amran, juga bertujuan mempertahankan indeks pertanaman (IP) padi di atas 1,5 kali setahun. “Dengan pompa, petani bisa menanam padi hingga tiga kali meskipun musim kemarau. Ini penting untuk mencapai target produksi beras 32 juta ton pada 2024,” tegasnya. Kementan menargetkan peningkatan luas tanam seluas 500.000 hektare pada musim kemarau kali ini, naik dari tahun sebelumnya yang hanya 350.000 hektare.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada triwulan I-2024 mencapai 13,8 juta ton, atau turun 4,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu akibat anomali cuaca. Situasi ini mendorong pemerintah untuk mempercepat penyaluran pompa sejak Mei lalu. Hingga akhir Juni, sekitar 65 ribu unit telah terdistribusi ke 18 provinsi, dengan sisa 35 ribu unit dijadwalkan tiba di lapangan pada akhir Juli.

Dukungan dan Tantangan di Lapangan

Langkah Kementan ini disambut positif oleh sejumlah kalangan. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, mengapresiasi kecepatan respons pemerintah. “Pompa memang dibutuhkan segera. Namun yang krusial adalah kepastian bahan bakar dan suku cadang. Jangan sampai pompa hanya teronggok karena petani tidak sanggup beli solar atau tidak ada teknisi,” ujarnya melalui sambungan telepon.

Di sisi lain, pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Prima Gandhi, mengingatkan bahwa solusi jangka pendek seperti pompa harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur irigasi permanen. “Dampak perubahan iklim semakin nyata. Kita butuh waduk, embung, dan jaringan irigasi teknis yang mampu menjamin ketersediaan air sepanjang tahun. Pompa sifatnya tambal sulam,” kritiknya. Ia mencontohkan, di Kabupaten Indramayu yang menjadi lumbung padi nasional, separuh dari jaringan irigasi teknis berada dalam kondisi rusak ringan hingga berat.

Kolaborasi Lintas Sektor

Untuk memaksimalkan dampak, Kementan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta pemerintah daerah dalam operasionalisasi pompa. PUPR bertugas melakukan normalisasi saluran air, sementara pemerintah daerah menyediakan operator pompa yang direkrut dari kelompok tani setempat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga dilibatkan untuk memberikan data prakiraan curah hujan sepuluh harian agar distribusi air bisa dioptimalkan.

Kementan telah mengalokasikan anggaran Rp 2,1 triliun untuk pengadaan pompa dan pendampingan petani. “Dana ini bukan hanya untuk alat, tapi juga pelatihan. Petani harus mampu mengoperasikan dan merawat pompa secara mandiri,” kata Sekretaris Jenderal Kementan, Momon Rusmono, dalam kesempatan terpisah. Sebanyak 5.000 penyuluh pertanian lapangan akan diterjunkan untuk mendampingi petani di daerah rawan kekeringan. Selain itu, Kementan merencanakan pemasangan panel surya di 200 titik strategis guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan adanya pompa tenaga surya, biaya operasional petani diperkirakan bisa ditekan hingga 40 persen.

Proyeksi Musim Kemarau dan Harapan Petani

BMKG memproyeksikan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus-September 2024 dengan intensitas El Niño lemah hingga sedang. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dalam rapat koordinasi beberapa waktu lalu menegaskan, meskipun El Niño tahun ini tidak separah 2023, petani tetap harus waspada karena distribusi hujan tidak merata. “Ada daerah yang justru masih basah, tapi banyak juga yang bakal kering kerontang. Pompa menjadi vital untuk daerah-daerah itu,” ujarnya.

Petani di Desa Sukamandi, Subang, Asep Suherman, mengaku lega dengan adanya bantuan pompa. “Sawah kami 2 hektare, biasanya kalau kemarau panjang, kami hanya bisa nanam palawija. Sekarang ada pompa, kami berharap bisa tetap tanam padi,” katanya. Namun, Asep khawatir dengan biaya pembelian solar yang bisa mencapai Rp 150 ribu per hari. Ia berharap pemerintah memberikan subsidi bahan bakar khusus untuk operasional pompa pertanian.