Pergantian Gubernur BI: Perry Mundur, Prabowo Siapkan Pengganti

JAKARTA – Kepemimpinan Bank Indonesia akan segera berganti. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo resmi menyatakan mundur setelah mengakhiri masa jabatannya. Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah mulai menyusun nama-nama kandidat yang akan menahkodai bank sentral pada periode berikutnya. Transisi ini terjadi di tengah tekanan global yang semakin kompleks, sehingga pemilihan sosok pengganti menjadi sorotan utama pelaku pasar dan publik.

Warisan Perry Warjiyo: Stabilitas dan Digitalisasi

Perry Warjiyo menjabat sebagai Gubernur BI sejak 2018 dan dikenal sebagai arsitek kebijakan yang mengedepankan stabilitas makroekonomi. Di bawah kepemimpinannya, inflasi inti berhasil dijaga pada kisaran 2,5% secara year-on-year hingga pertengahan 2026, meskipun sempat terjadi gejolak harga pangan dan energi global. Cadangan devisa Indonesia juga tetap kokoh di level 140 miliar dolar AS, cukup untuk menahan volatilitas nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level psikologis Rp16.200 per dolar AS pada awal tahun.

Salah satu terobosan yang menjadi sorotan adalah percepatan digitalisasi sistem pembayaran. QRIS yang diluncurkan pada 2019 kini telah menjangkau lebih dari 45 juta merchant di seluruh Indonesia, mendorong inklusi keuangan hingga 88% dari populasi dewasa. Di sisi moneter, suku bunga acuan BI-Rate tercatat bertahan di 6,00% sepanjang kuartal II-2026, sikap yang dinilai cukup hawkish untuk menjaga arus modal asing tetap masuk ke pasar obligasi pemerintah.

Namun, warisan itu juga menyisakan pekerjaan rumah. Pertumbuhan kredit perbankan masih bergerak lambat di angka 9,1% secara tahunan, sementara intermediasi di sektor riil belum sepenuhnya pulih pascapandemi. Hal inilah yang memunculkan ekspektasi agar gubernur baru dapat mendorong kebijakan yang lebih akomodatif terhadap ekspansi dunia usaha.

Kriteria Pengganti: Antara Independensi dan Sinergi

Presiden Prabowo Subianto, melalui pernyataan yang disampaikan juru bicara kepresidenan, menegaskan bahwa pengganti Perry harus memiliki kapasitas teknis yang mumpuni serta kemampuan menjaga independensi bank sentral. Di satu sisi, pasar menginginkan figur yang kredibel di mata investor global, terutama di tengah rencana pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% dalam dua tahun ke depan. Di sisi lain, ada kebutuhan untuk membangun sinergi fiskal-moneter yang erat agar program strategis nasional seperti pembangunan infrastruktur dan hilirisasi mineral dapat berjalan tanpa memicu tekanan inflasi yang berlebihan.

Sejumlah nama mulai beredar di kalangan analis. Dari internal Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior saat ini dianggap sebagai kandidat kuat karena pengalaman panjangnya dalam mengelola operasi moneter dan stabilitas rupiah. Namun, opsi kandidat dari luar—seperti mantan menteri keuangan atau ekonom senior dengan reputasi internasional—juga tidak bisa diabaikan, mengingat sinyalemen bahwa Presiden Prabowo menginginkan terobosan baru dalam kebijakan moneter.

Kriteria lain yang turut dipertimbangkan adalah pemahaman mendalam terhadap dinamika fiskal dan sektor perbankan. Dengan rasio kredit bermasalah (NPL gross) yang masih berada di 2,3% dan likuiditas perbankan yang melimpah, kehadiran pemimpin BI yang dapat merancang instrumen penyerapan likuiditas secara efisien tanpa mengganggu penyaluran kredit menjadi sangat krusial.

Tantangan Eksternal dan Tekanan Rupiah

Gubernur BI yang baru akan segera dihadapkan pada risiko capital outflow yang dipicu oleh kebijakan suku bunga tinggi bank sentral Amerika Serikat. Data dari Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko menunjukkan aliran dana asing meninggalkan portofolio Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp12,4 triliun sepanjang Mei—Juni 2026. Kondisi ini menekan rupiah dari fundamentalnya dan memaksa BI untuk melakukan intervensi ganda di pasar valas dan pasar obligasi.

Di tingkat domestik, target inflasi yang ditetapkan dalam APBN 2027 sebesar 2,5—3,5% mensyaratkan kehati-hatian tinggi dalam mengatur jumlah uang beredar. Harga pangan dan energi masih menjadi sumber volatilitas utama, terutama setelah pemerintah mencabut sejumlah subsidi energi di akhir 2026 untuk menyehatkan ruang fiskal. Gubernur BI yang baru harus mampu mengoordinasikan kebijakan moneter dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) agar dampak inflasi cost-push tidak menggerus daya beli masyarakat.

Harapan Pasar dan Langkah Awal

Respons pasar terhadap berita mundurnya Perry terlihat beragam. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat terkoreksi sebesar 0,7% ke level 7.235 pada sesi perdagangan pagi, namun berhasil memangkas pelemahan setelah muncul pernyataan resmi bahwa transisi akan berlangsung mulus. Imbal hasil (yield) obligasi pemerintah tenor 10 tahun bergerak stabil di 7,15%, menunjukkan ekspektasi investor bahwa arah kebijakan moneter tidak akan berubah drastis.

Sejumlah analis menilai, kredibilitas awal gubernur baru akan diuji dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pertama yang membahas suku bunga acuan. Jika figur yang dipilih mampu memberikan sinyal bahwa stabilitas harga tetap menjadi prioritas tanpa mengabaikan dorongan pertumbuhan, sentimen positif di pasar modal dapat bertahan. Sebaliknya, kekhawatiran terhadap intervensi politik dalam keputusan moneter berpotensi memicu tekanan baru bagi rupiah.

Dengan sisa waktu hingga akhir masa jabatan Perry, perhatian kini tertuju pada nama yang akan diajukan Presiden Prabowo ke Dewan Perwakilan Rakyat. Publik dan pelaku usaha menantikan sosok yang dapat merangkul dua sisi sekaligus: menjaga fondasi fundamental ekonomi yang telah dibangun sekaligus membuka ruang inovasi kebijakan untuk menghadapi ketidakpastian global yang masih membayangi.