Prabowo Dorong Perbanyak Kapal Bendera Merah Putih untuk Kedaulatan Maritim

Kekhawatiran terhadap kedaulatan logistik nasional kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya memperbanyak armada kapal berbendera Indonesia. Saat ini, kapal-kapal dengan bendera asing masih mendominasi jalur pelayaran domestik, menggerus potensi pendapatan negara dan melemahkan posisi tawar pelaku usaha lokal. Presiden meminta kementerian terkait segera merumuskan peta jalan untuk mengurangi ketergantungan itu.

Potret Dominasi Kapal Asing di Perairan Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perhubungan, pangsa muatan angkutan laut domestik yang dikerjakan kapal berbendera asing mencapai sekitar 62 persen pada kuartal I 2026. Artinya, dari setiap seratus ton barang yang bergerak antarpulau, lebih dari separuhnya diangkut kapal yang tidak dikenakan kewajiban membayar pajak secara penuh ke kas negara. Kondisi ini sudah berlangsung dalam satu dekade terakhir, dipicu oleh minimnya insentif fiskal bagi perusahaan pelayaran nasional untuk meregenerasi atau menambah armada.

Di satu sisi, dominasi kapal asing memang membantu menekan biaya logistik karena persaingan tarif yang ketat. Pelaku usaha ekspor-impor, misalnya, diuntungkan oleh ongkos angkut yang lebih rendah. Di sisi lain, keberadaan kapal-kapal ini membuat bisnis pelayaran nasional semakin terpinggirkan. Banyak perusahaan pelayaran merah putih yang hanya mampu mengoperasikan kapal tua berusia di atas 20 tahun, sehingga efisiensi bahan bakar dan kecepatan bongkar muat kalah bersaing. Dalam jangka panjang, dominasi armada asing menciptakan kerentanan pada rantai pasok domestik karena kebijakan negara bendera asal kapal bisa sewaktu-waktu memengaruhi ketersediaan angkutan di Indonesia.

Strategi Prabowo untuk Memperbanyak Armada Nasional

Presiden Prabowo menyampaikan arahannya dalam rapat terbatas bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Menteri Perhubungan pada awal Juli 2026. Dalam pertemuan itu, ia menekankan bahwa peningkatan jumlah kapal berbendera Indonesia adalah bagian dari strategi ketahanan ekonomi maritim, bukan sekadar nasionalisme sempit. "Kita harus punya armada sendiri yang memadai, agar logistik nasional tidak mudah digoyang oleh dinamika global," ujar Presiden, seperti dikutip dalam keterangan resmi.

Beberapa langkah yang akan ditempuh antara lain: pertama, percepatan program subsidi perbankan untuk kredit pembelian kapal baru oleh pelayaran nasional. Suku bunga Kredit Investasi Pelayaran akan diturunkan menjadi 5 persen per tahun, dengan masa tenor mencapai 20 tahun. Kedua, revisi Peraturan Pemerintah tentang asas cabotage yang mewajibkan kapal berbendera Indonesia untuk angkutan dalam negeri, namun kali ini disertai sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar. Ketiga, pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai untuk impor komponen kapal yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, sehingga biaya membangun kapal baru turun sekitar 12–15 persen. Keempat, pemerintah akan membentuk konsorsium pelayaran nasional yang melibatkan BUMN seperti PT Pelni dan PT ASDP serta perusahaan swasta besar, untuk secara kolektif membeli dan mengoperasikan setidaknya 50 kapal baru dalam lima tahun ke depan.

Jika strategi ini berjalan sesuai rencana, pangsa muatan yang diangkut kapal berbendera Indonesia ditargetkan naik menjadi 55 persen pada 2029, dari level saat ini yang sekitar 38 persen. Hal itu akan menekan aliran devisa keluar yang selama ini diperkirakan mencapai sekitar US$ 4 miliar per tahun untuk pembayaran sewa kapal asing.

Tantangan dan Dampak Ekonomi

Meskipun tujuannya mulia, rencana ini bukan tanpa hambatan. Proyek pembangunan kapal baru membutuhkan investasi awal yang besar dan risiko pasar yang sulit diprediksi. Para analis ekonomi menyoroti bahwa harga baja kapal global tengah naik 8 persen year-on-year, sehingga dana yang dibutuhkan bisa membengkak. Di samping itu, industri galangan kapal dalam negeri masih beroperasi di bawah kapasitas optimal, dengan utilisasi hanya sekitar 45 persen, sehingga perlu peningkatan kemampuan teknis dan suplai komponen untuk mendukung produksi lokal.

Pro: penambahan armada nasional dapat menciptakan lapangan kerja baru, mulai dari perwira kapal, anak buah kapal, hingga pekerja di galangan. Peningkatan keterampilan tenaga kerja maritim juga akan meningkatkan daya saing nasional. Kontra: intervensi pemerintah yang terlalu kuat lewat subsidi dan proteksi bisa mengakibatkan inefisiensi. Jika biaya operasional kapal nasional lebih tinggi dibanding kapal asing, maka ongkos logistik justru dapat melonjak dan membebani harga barang.

"Kuncinya adalah keseimbangan. Proteksi boleh saja, tapi harus disertai target efisiensi yang terukur. Jangan sampai armada nasional hanya menjadi beban baru bagi APBN," ujar Iwan Sutrisno, ekonom senior dari Universitas Indonesia.

Selain itu, sektor perbankan juga dihadapkan pada risiko kredit yang cukup besar mengingat banyak perusahaan pelayaran nasional memiliki rekam jejak kinerja keuangan yang belum stabil. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menyiapkan mekanisme mitigasi agar program kredit bersubsidi tidak berujung pada lonjakan kredit bermasalah.

Proyeksi dan Harapan ke Depan

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada konsistensi regulasi dan sinergi antarkementerian. Jika pemerintah mampu menyederhanakan perizinan, memberikan insentif yang tepat sasaran, serta memastikan proyek-proyek strategis galangan kapal berjalan, maka dominasi kapal asing dapat berkurang secara bertahap. Sebuah proyeksi optimistis dari Kementerian Perhubungan menyebut bahwa pada 2030, Indonesia bisa menghemat devisa hingga US$ 2,5 miliar per tahun bila pangsa pasar pelayaran nasional mencapai 65 persen. Angka itu cukup signifikan untuk menopang stabilitas neraca pembayaran di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan memantau langsung realisasi target ini setiap triwulan. Komitmen politik yang kuat dari pucuk pimpinan menjadi modal awal, tetapi eksekusi di lapangan—mulai dari pengadaan kapal, pelatihan sumber daya manusia, hingga pengawasan operasional—akan menentukan apakah kapal-kapal berbendera Merah Putih benar-benar akan semakin banyak berlayar di perairan Indonesia sendiri.