Prabowo Resmikan Lima Bendungan Rp9,7 Triliun, Targetkan Panen Beras 1 Juta Ton

Dalam sebuah seremoni di Bendungan Meninting, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pengoperasian lima bendungan sekaligus. Proyek strategis nasional ini menelan total investasi sebesar Rp9,7 triliun dan diyakini akan menjadi tonggak baru dalam upaya memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Kelima infrastruktur pengairan ini, yang konstruksinya dimulai beberapa tahun lalu, kini siap mengairi puluhan ribu hektare lahan pertanian di berbagai wilayah, dengan proyeksi tambahan produksi beras nasional mencapai satu juta ton per tahun.

Menyebar dari Lombok hingga Sumatera

Lima bendungan yang diresmikan tersebar di empat provinsi, yaitu Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat, Bendungan Cimandiri di Banten, Bendungan Way Apu di Maluku, serta Bendungan Paya Tumpi dan Bendungan Rukoh di Aceh. Bendungan Meninting, dengan kapasitas tampung sekitar 28 juta meter kubik, diproyeksikan mampu mengairi sedikitnya 4.500 hektare sawah di Lombok Timur dan sekitarnya. Sementara Bendungan Cimandiri di Banten, dengan volume 40 juta meter kubik, akan melayani irigasi di areal seluas hampir 6.000 hektare yang selama ini bergantung pada tadah hujan. Di Maluku, Bendungan Way Apu yang berkapasitas 50 juta meter kubik diharapkan menjadi penggerak utama sentra produksi padi di Pulau Buru, mengairi 8.000 hektare lahan. Adapun dua bendungan di Aceh—Paya Tumpi dan Rukoh—masing-masing memiliki kapasitas tampung di atas 30 juta meter kubik, dengan total cakupan irigasi mencapai 9.000 hektare. Secara keseluruhan, kelima bendungan ini akan menambah luas lahan terairi secara teknis sekitar 27.500 hektare, bagian penting dari target pemerintah untuk memperluas tanam padi di luar Pulau Jawa.

Dua Sisi Investasi Besar

Di satu sisi, investasi Rp9,7 triliun ini mencerminkan komitmen fiskal yang serius terhadap sektor pangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa impor beras Indonesia pada 2025 masih berada di kisaran 2 juta ton, sehingga tambahan produksi 1 juta ton akan memangkas ketergantungan impor hingga 50 persen. Jika dihitung dengan asumsi harga gabah kering panen (GKP) Rp6.000 per kilogram, nilai tambahan produksi itu bisa mencapai Rp6 triliun per tahun—rasio pengembalian investasi (ROI) sekitar 62 persen secara sederhana. Namun di sisi lain, pengalaman bendungan-bendungan sebelumnya—seperti Jatigede dan Jatibarang—menunjukkan bahwa irigasi teknis tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas petani. Masalah klasik seperti saluran irigasi tersier yang belum terbangun tuntas, perilaku petani yang masih menggunakan varietas padi lokal berumur panjang, hingga praktik tanam monokultur yang menguras unsur hara tanah, acapkali membuat realisasi produksi jauh di bawah proyeksi awal.

Sentimen Pasar dan Efek Berganda

Di kalangan pelaku pasar, peresmian ini disambut dengan hati-hati. Indeks sektor pertanian di Bursa Efek Indonesia memang bergerak positif, tetapi volatilitas saham emiten agribisnis masih dipengaruhi oleh harga komoditas global dan cuaca. Analis memperkirakan bahwa sentimen jangka pendek akan positif, terutama jika musim tanam Oktober 2026–Maret 2027 berlangsung tanpa anomali La Niña. Di sisi lain, potensi kenaikan produksi 1 juta ton setara beras perlu dicermati bersama kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP). Jika suplai meningkat drastis tanpa penyerapan Bulog yang agresif, harga gabah di tingkat petani justru bisa tertekan, menggerus kesejahteraan petani yang diharapkan menjadi penerima manfaat utama. Dengan demikian, efektivitas bendungan ini sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan irigasi, penyerapan hasil panen, dan stabilitas harga pangan.

Tantangan Perawatan dan Pendampingan

Di luar optimisme upacara peresmian, tantangan berikutnya adalah pemeliharaan aset. Pengalaman menunjukkan bahwa bendungan berkapasitas besar memerlukan biaya operasional dan perawatan (OP) yang tidak sedikit. Berdasarkan data Kementerian PUPR, rata-rata biaya OP bendungan mencapai 1–2 persen dari nilai konstruksi per tahun. Untuk lima bendungan senilai Rp9,7 triliun, itu berarti beban rutin sekitar Rp97–194 miliar per tahun. Tanpa pendampingan kelembagaan pengelola irigasi (P3A) yang kuat, banyak aset pengairan yang akhirnya mubazir karena sedimentasi, kerusakan pintu air, atau pencurian air. Pemerintah akan diuji apakah mampu menghadirkan model pendampingan yang menerus, tidak sekadar seremoni peresmian yang gegap gempita.

Melihat proyeksi awal, tambahan satu juta ton beras adalah angka ambisius yang realistis jika seluruh syarat pendukung terpenuhi: jaringan irigasi tersier rampung, petani mengadopsi varietas unggul berumur genjah, dan musim mendukung. Presiden Prabowo menegaskan bahwa bendungan bukan sekadar struktur beton, melainkan simbol kemandirian pangan yang harus dijaga bersama. Dengan beroperasinya lima bendungan ini, Indonesia membuka lembaran baru dalam peta jalan menuju lumbung pangan dunia 2045, namun sekaligus menantikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tata kelola pasca-konstruksi.