Anwar Hafid: Profil dan Kinerja Gubernur Sulawesi Tengah

Profil Singkat

Anwar Hafid lahir di Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pada 16 Agustus 1969. Ia merupakan politikus Partai Demokrat yang telah meniti karier panjang di dunia politik lokal dan nasional. Sosoknya dikenal sebagai figur yang merangkul berbagai kalangan, dari masyarakat akar rumput hingga elite politik daerah. Pendidikan tingginya diselesaikan di Universitas Tadulako, Palu, dengan latar belakang ilmu sosial dan politik yang membentuk fondasi kariernya di pemerintahan.

Sebelum menduduki kursi Gubernur Sulawesi Tengah periode 2024-2029, Anwar Hafid menjabat sebagai Bupati Morowali selama dua periode (2007-2012 dan 2012-2017). Pengalaman panjang di eksekutif daerah memberinya pemahaman mendalam tentang dinamika pembangunan di wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang kompleks seperti Sulawesi Tengah.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier politik Anwar Hafid dimulai di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah periode 1999-2004, di mana ia menjadi anggota legislatif termuda pada masanya. Kemampuan komunikasi dan pemahamannya terhadap aspirasi masyarakat mengantarkannya ke panggung yang lebih besar.

Pada 2007, ia terpilih sebagai Bupati Morowali. Di bawah kepemimpinannya, Morowali bertransformasi dari daerah tertinggal menjadi pusat industri nikel dan baja terkemuka di Indonesia. Investasi skala besar dari perusahaan seperti Tsingshan Group mulai masuk dan membangun kawasan industri terpadu yang kini menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah.

Setelah masa jabatannya sebagai bupati berakhir, Anwar Hafid melanjutkan kiprahnya di tingkat nasional. Ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019-2024 dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Di Senayan, ia duduk di Komisi VII yang membidangi energi, riset, dan industri, posisi yang memungkinkannya terus mengawal isu-isu strategis daerahnya, terutama sektor industri pertambangan dan energi.

Puncak kariernya terjadi pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah 2024, di mana pasangan Anwar Hafid-Reny Lamadjido berhasil memenangkan kontestasi setelah mengalahkan beberapa kandidat. Ia dilantik sebagai Gubernur Sulawesi Tengah definitif pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

Kinerja dan Program Unggulan

Sejak dilantik, Anwar Hafid langsung menggenjot sejumlah program prioritas. Salah satu fokus utamanya adalah keberlanjutan industrialisasi hilirisasi di Sulawesi Tengah. Ia menegaskan komitmen untuk memastikan bahwa investasi di sektor nikel, baja, dan smelter memberikan dampak langsung bagi masyarakat lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan program tanggung jawab sosial perusahaan.

Di bidang infrastruktur, pemerintahannya melanjutkan pembangunan jalan Trans Sulawesi dan meningkatkan konektivitas antarkabupaten, termasuk di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Banggai Laut dan Tojo Una-Una. Transportasi laut dan pelabuhan menjadi perhatian serius mengingat Sulawesi Tengah memiliki garis pantai yang panjang.

Sektor pertanian dan ketahanan pangan juga menjadi agendanya. Pada Maret 2026, Anwar Hafid meluncurkan program "Sulteng Mandiri Pangan" yang menargetkan pengembangan 50.000 hektar lahan pertanian baru dan modernisasi irigasi di lembah Palu dan dataran tinggi Napu. Program ini bertujuan mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar provinsi, terutama beras dan hortikultura.

Pendidikan dan kesehatan juga mendapat porsi perhatian. Pemerintahannya mengalokasikan anggaran untuk beasiswa bagi 5.000 mahasiswa asal Sulteng serta memperbaiki fasilitas puskesmas di daerah terpencil. Program ambulans laut untuk pulau-pulau terluar menjadi salah satu inovasi yang diapresiasi karena menjawab tantangan layanan kesehatan di wilayah maritim.

Tantangan dan Harapan

Meski sejumlah program telah berjalan, Anwar Hafid menghadapi tantangan besar yang tidak ringan. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang sempat mencapai 11 persen lebih pada 2024-2025 akibat booming nikel menimbulkan masalah turunan seperti kesenjangan ekonomi, urbanisasi masif, dan tekanan terhadap infrastruktur sosial.

Isu kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan smelter menjadi sorotan tajam dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Deforestasi di sekitar kawasan industri Morowali dan Bahodopi, serta pencemaran laut, terus menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan pengawasan dan penegakan regulasi ketat.

Bencana alam juga menjadi ancaman konstan. Sulawesi Tengah rawan gempa, tsunami, dan likuefaksi. Anwar Hafid harus memastikan sistem mitigasi bencana berjalan efektif, termasuk penyelesaian hunian tetap bagi korban bencana yang masih tertunda dari peristiwa gempa 2018 di Palu, Sigi, dan Donggala.

Harapan masyarakat terhadap kepemimpinannya cukup tinggi. Sebagai figur yang telah lama malang melintang di birokrasi dan politik Sulteng, Anwar Hafid diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan investasi besar dengan kesejahteraan masyarakat lokal serta keberlanjutan lingkungan hidup di provinsi yang kaya sumber daya alam ini.

Pro dan Kontra

• Pro: Pengalaman panjang sebagai Bupati Morowali selama dua periode menjadi modal penting dalam memahami dinamika pembangunan daerah. Transformasi Morowali dari kabupaten tertinggal menjadi pusat industri nikel nasional di bawah kepemimpinannya merupakan pencapaian nyata. Di tingkat nasional, rekam jejak sebagai anggota DPR RI Komisi VII membuktikan kapasitasnya mengawal kebijakan strategis. Pada masa jabatannya sebagai gubernur, program ambulans laut dan "Sulteng Mandiri Pangan" menunjukkan keberpihakan terhadap layanan publik dan ketahanan pangan. Hilirisasi yang dijalankannya sejak era bupati terus mendorong pertumbuhan ekonomi dua digit di provinsi ini.
• Kontra: Industrialisasi masif yang dimulai sejak masa jabatannya sebagai Bupati Morowali memunculkan dampak lingkungan yang signifikan, termasuk deforestasi dan pencemaran yang hingga kini masih menjadi persoalan serius. Penyerapan tenaga kerja lokal di proyek-proyek industri besar dinilai belum optimal, di mana banyak posisi terampil diisi oleh tenaga kerja dari luar Sulawesi Tengah. Pada periode DPR RI, tidak ada inisiatif legislatif besar yang secara spesifik membawa nama Sulawesi Tengah dalam peta nasional selain melanjutkan advokasi sektoral yang sudah berjalan. Sebagai gubernur baru, masa kepemimpinannya masih terlalu awal untuk dievaluasi secara komprehensif, namun tekanan untuk menyelesaikan persoalan struktural seperti hunian tetap korban bencana 2018 terus menjadi ujian kredibilitas.