Pertemuan Destry-Prabowo: Sinyal Kebijakan Moneter di Tengah Gejolak

Pada Senin, 27 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto menerima Plt. Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, di Istana Kepresidenan. Pertemuan ini menjadi sorotan karena berlangsung di tengah dinamika ekonomi global yang mempengaruhi stabilitas domestik.

Latar Belakang Pertemuan: Tekanan Global dan Domestik

Berdasarkan data BPS, inflasi Indonesia pada Juni 2026 tercatat 3,1% year-on-year, sedikit di atas target BI sebesar 2,5%±1%. Sementara itu, nilai tukar rupiah sempat menyentuh level Rp15.800 per dolar AS akibat capital outflow dari pasar obligasi. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi triwulan II diproyeksikan mencapai 5,05%, didorong konsumsi rumah tangga dan investasi infrastruktur. Namun, di sisi lain, tekanan eksternal seperti kebijakan proteksionisme dan fluktuasi harga komoditas terus membayangi.

Destry Damayanti, yang menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior sekaligus Pelaksana Tugas Gubernur BI, membawa laporan terkini kondisi moneter dan perbankan. Ia didampingi jajaran pimpinan BI lainnya. Pertemuan ini merupakan bagian dari koordinasi rutin antara otoritas moneter dan pemerintah untuk menyelaraskan langkah menjaga stabilitas.

Dua Sisi Kebijakan: Menjaga Stabilitas vs Mendorong Pertumbuhan

Di satu sisi, Bank Indonesia telah mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75% sejak awal tahun untuk menahan laju inflasi dan meredam depresiasi. Kebijakan ini dianggap perlu mengingat ketidakpastian global. Stabilitas nilai tukar menjadi prioritas karena Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku dan energi. Destry kemungkinan menekankan bahwa cadangan devisa per akhir Juni 2026 berada pada US$141,2 miliar, setara 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka ini memberikan ruang bagi BI untuk intervensi di pasar valas.

Di sisi lain, pelaku usaha dan sebagian ekonom mengkhawatirkan suku bunga tinggi justru menghambat ekspansi kredit dan investasi. Data OJK menunjukkan pertumbuhan kredit perbankan melambat menjadi 8,7% year-on-year pada Mei 2026, dibandingkan 10,2% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dapat menggerus momentum pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. "Ini dilema klasik: stabilitas harga versus pertumbuhan sektor riil," ujar seorang analis pasar modal.

Tantangan Inflasi Pangan dan Energi

Data BPS juga mengungkap bahwa inflasi volatile food mencapai 5,2% year-on-year, dipicu kenaikan harga beras dan cabai. Sementara itu, harga energi global yang masih tinggi memberikan tekanan pada subsidi dan neraca perdagangan. Dalam pertemuan, Destry kemungkinan menyoroti perlunya koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan BUMN untuk memastikan pasokan dan distribusi pangan, karena inflasi kelompok ini sangat mempengaruhi daya beli masyarakat.

Pemerintah telah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp320 triliun dalam APBN 2026. Namun, jika harga minyak dunia terus meningkat, beban fiskal akan semakin berat. Sinergi dengan BI dalam menjaga ekspektasi inflasi menjadi krusial. Di sisi lain, BI memiliki peran melalui kebijakan makroprudensial untuk mendorong kredit ke sektor produktif, termasuk pertanian dan energi terbarukan.

Sinergi Fiskal-Moneter dan Independensi BI

Pertemuan tertutup ini juga menyiratkan harmonisasi kebijakan antara BI dan pemerintah dalam menghadapi risiko stagflasi. Proyeksi APBN 2026 menargetkan defisit fiskal 2,3% terhadap PDB, yang memerlukan dukungan pembiayaan efisien melalui pasar obligasi domestik. Koordinasi dengan BI penting untuk memastikan likuiditas tetap terjaga tanpa memicu inflasi.

Namun, sejumlah pengamat mengingatkan pentingnya menjaga independensi bank sentral. Terlalu sering komunikasi langsung antara presiden dan pimpinan BI dapat menimbulkan persepsi intervensi politik, yang berpotensi mengganggu kredibilitas di mata investor asing. "Independensi BI adalah fondasi utama kepercayaan pasar. Pertemuan semacam ini harus tetap dalam koridor transparansi dan tidak mengurangi otoritas moneter," ujar seorang ekonom senior yang enggan disebut namanya.

Respons Pasar dan Prospek ke Depan

Pasar modal bergerak variatif menyusul pertemuan tersebut. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah tipis 0,3% ke level 7.045, sementara imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun naik ke 6,85%, mencerminkan kehati-hatian investor. Namun, beberapa analis menilai pertemuan itu justru dapat meredakan ketidakpastian karena menegaskan komitmen stabilisasi.

Ke depan, pelaku pasar akan mencermati rilis data inflasi Juli dan rapat dewan gubernur BI bulan depan untuk melihat apakah suku bunga akan dipertahankan atau mulai dilonggarkan. Destry Damayanti, yang dikenal berpengalaman di bidang moneter dan pasar modal, diharapkan mampu memimpin BI di masa transisi ini dengan kebijakan yang akomodatif namun tetap prudent.

Secara fundamental, perekonomian Indonesia masih memiliki prospek solid dengan konsumsi domestik yang besar dan hilirisasi sumber daya alam. Namun, sentimen eksternal seperti ketegangan geopolitik dan arah suku bunga global akan terus menjadi faktor penentu. Pertemuan antara Destry dan Prabowo menjadi sinyal bahwa pemerintah dan BI senantiasa memantau risiko dan siap mengambil langkah antisipatif.

Dengan demikian, dari pertemuan ini, publik bisa melihat bahwa otoritas moneter dan fiskal tetap berada dalam jalur koordinasi yang erat, sembari menjaga mandat masing-masing demi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.