Al Haris: Profil dan Kinerja Gubernur Jambi

Profil Singkat

Al Haris lahir di Desa Sungai Ruan, Kabupaten Batanghari, pada 23 November 1973. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Jambi sebelum melanjutkan studi sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappan Jakarta. Al Haris kemudian meraih gelar magister manajemen dari Universitas Batanghari dan gelar doktor ilmu pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada tahun 2022. Berasal dari keluarga sederhana, Al Haris dikenal sebagai figur birokrat yang merintis karier dari bawah sebelum terjun ke politik praktis. Ia menikah dengan Hesnidar Haris dan dikaruniai tiga orang anak.

Karier dan Riwayat Jabatan

Al Haris mengawali karier sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari pada tahun 1997. Ia menduduki berbagai posisi struktural, termasuk Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, hingga Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Puncak karier birokrasinya adalah saat menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari pada tahun 2013. Pada tahun 2017, Al Haris terpilih sebagai Bupati Batanghari bersama Syahirsyah sebagai wakil. Setelah menjabat satu periode, ia maju dalam pemilihan Gubernur Jambi 2020 berpasangan dengan Abdullah Sani dan memenangkan kontestasi tersebut. Al Haris dilantik sebagai Gubernur Jambi definitif pada 7 Juli 2021 setelah sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas. Pada pemilihan gubernur 2024, Al Haris kembali terpilih untuk periode kedua bersama Abdullah Sani, menjadikannya gubernur pertama dalam dua dekade yang berhasil mempertahankan kursus D-1.

Kinerja dan Program Unggulan

Selama masa kepemimpinannya, Al Haris meluncurkan sejumlah program strategis. Program DUDA (Dua Miliar Satu Desa) yang diluncurkan pada 2022 menjadi andalan untuk mempercepat pembangunan perdesaan. Melalui program ini, setiap desa menerima alokasi dana sebesar dua miliar rupiah per tahun yang difokuskan pada infrastruktur jalan desa, irigasi, dan fasilitas umum. Hingga akhir 2025, lebih dari 1.300 desa di Provinsi Jambi telah menerima manfaat dari program ini. Al Haris juga menginisiasi program Dumisake (Dua Miliar Satu Kecamatan) yang diarahkan untuk pengembangan ekonomi lokal melalui BUMDes dan penguatan UMKM. Pada sektor pendidikan, ia memperkenalkan beasiswa Jambi Cerdas yang menyasar mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, dengan alokasi anggaran mencapai Rp150 miliar pada tahun 2025.

Pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama dengan penyelesaian jembatan layang (flyover) di Simpang Tebo senilai Rp385 miliar yang diresmikan pada Juni 2025. Proyek ini menjadi flyover pertama di Provinsi Jambi dan berhasil mengurai kemacetan kronis di jalur lintas Sumatra. Al Haris juga mendorong percepatan pembangunan pelabuhan Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mendukung konektivitas maritim. Pada sektor kesehatan, program Jambi Sehat mengoptimalkan layanan rumah sakit daerah dan memperluas cakupan BPJS Kesehatan hingga mencapai 98 persen penduduk pada tahun 2025.

Pertumbuhan ekonomi Jambi menunjukkan tren positif dengan angka 4,85 persen pada triwulan ketiga 2025, melampaui rata-rata nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jambi juga meningkat menjadi 73,62 poin, naik signifikan dari 71,26 pada tahun 2021.

Tantangan dan Harapan

Provinsi Jambi masih menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Ketimpangan ekonomi antara wilayah barat dan timur Jambi masih menjadi persoalan serius. Angka kemiskinan di beberapa kabupaten seperti Tanjung Jabung Timur dan Tebo masih berada di atas rata-rata provinsi. Al Haris juga dihadapkan pada tekanan deforestasi yang mengancam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan Kerinci Seblat. Perambahan hutan untuk perkebunan sawit ilegal menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pengelolaan sumber daya alam kerap mengalami benturan kepentingan.

Masyarakat Jambi menaruh harapan besar pada periode kedua Al Haris, terutama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Janji politik untuk menciptakan 100 ribu lapangan kerja baru dan memperkuat sektor pariwisata berbasis ekowisata menjadi ekspektasi yang terus dipantau publik.

Pro dan Kontra

• Pro: Program DUDA dan Dumisake mendorong pemerataan pembangunan hingga tingkat desa dan kecamatan dengan alokasi anggaran yang terukur. IPM Jambi meningkat signifikan dari 71,26 (2021) menjadi 73,62 (2025). Flyover Simpang Tebo menjadi solusi infrastruktur transportasi yang nyata. Cakupan BPJS Kesehatan mencapai 98 persen, menunjukkan komitmen pada jaminan kesehatan universal. Pertumbuhan ekonomi Jambi melampaui rata-rata nasional pada 2025, mencapai 4,85 persen. Al Haris berhasil mempertahankan elektabilitas dan memenangkan pemilihan gubernur untuk periode kedua, menandakan kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya.
• Kontra: Ketimpangan wilayah barat dan timur Jambi belum teratasi secara fundamental meskipun berbagai program telah berjalan. Deforestasi di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Bukit Tigapuluh masih terjadi akibat lemahnya pengawasan. Realisasi penciptaan lapangan kerja baru dinilai lambat oleh kalangan pengusaha dan serikat pekerja. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan SDA kerap menimbulkan silang pendapat. Kritik dari kalangan LSM lingkungan menyoroti minimnya transparansi dalam perizinan perkebunan skala besar. Beberapa proyek infrastruktur seperti Pelabuhan Ujung Jabung belum menunjukkan kemajuan signifikan meskipun telah dianggarkan.