Suhardi Duka: Profil dan Kinerja Gubernur Sulawesi Barat

Profil Singkat

Suhardi Duka, lahir di Mamuju pada 12 Juni 1962, adalah Gubernur Sulawesi Barat periode 2017–2022 dan 2022–2027. Ia merupakan putra daerah asli Mandar yang menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Sulawesi Barat sebelum meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Hasanuddin, Makassar. Latar belakang akademisnya di bidang ekonomi pembangunan menjadi fondasi kebijakan pembangunan yang ia terapkan di provinsi termuda di Pulau Sulawesi ini.

Karier dan Riwayat Jabatan

Jejak politik Suhardi Duka dimulai dari jabatan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu). Ia kemudian terpilih sebagai Bupati Mamuju Utara selama dua periode, 2001–2006 dan 2006–2011. Di bawah kepemimpinannya, Pasangkayu bertransformasi dari wilayah tertinggal menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Barat berkat optimalisasi sektor perkebunan kelapa sawit.

Setelah dua periode memimpin kabupaten, Suhardi Duka dilantik sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Barat mendampingi Gubernur Anwar Adnan Saleh pada 2011–2016. Kemudian ia maju sebagai calon gubernur dan memenangi Pilkada 2017 bersama Enny Anggraeni Anwar. Pasangan ini kembali terpilih pada Pilkada 2022, melanjutkan kepemimpinan hingga 2027.

Kinerja dan Program Unggulan

Selama menjabat, Suhardi Duka mencanangkan visi “Sulawesi Barat Maju, Mandiri, dan Berkeadilan”. Program unggulannya meliputi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk membuka akses wilayah terisolasi. Pada 2023, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melaporkan peningkatan panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap dari 67% menjadi 82% dibandingkan awal masa jabatan. Proyek strategis seperti Jalan Trans-Sulawesi di koridor Mamuju–Majene dan pembangunan Pelabuhan Mamuju berperan besar mendorong konektivitas.

Di sektor pendidikan, ia meluncurkan program beasiswa “Sulbar Cerdas” yang pada 2025 telah memberikan bantuan kepada lebih dari 5.000 mahasiswa berprestasi. Sementara di bidang kesehatan, cakupan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) Sulawesi Barat mencapai 95% pada 2024, di atas rata-rata nasional. Pembangunan Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat menjadi salah satu pencapaian utama dalam memperkuat layanan kesehatan.

Dari sisi ekonomi, Suhardi Duka mendorong hilirisasi pertanian dan perikanan melalui program “Kemitraan Industri Kecil”. Data BPS mencatat penurunan tingkat kemiskinan Sulawesi Barat dari 11,18% pada 2017 menjadi 9,74% pada 2024, meskipun masih di atas angka nasional. Inflasi juga berhasil dijaga stabil melalui operasi pasar dan pengawasan distribusi pangan.

Tantangan dan Harapan

Meskipun sejumlah indikator membaik, Sulawesi Barat masih menghadapi tantangan struktural. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi ini masih terendah kedua nasional setelah Papua pada 2025. Kesenjangan antarkabupaten, terutama antara Mamuju dan daerah pedalaman seperti Mamasa, masih menjadi pekerjaan rumah. Sarana air bersih dan listrik di beberapa wilayah pesisir dan pegunungan belum merata.

Tantangan lainnya adalah ketergantungan fiskal tinggi terhadap dana transfer pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Barat pada 2024 hanya menyumbang sekitar 7% dari total APBD, yang membatasi fleksibilitas program. Di sisi lain, harapan publik tertuju pada percepatan pembangunan kawasan utara provinsi serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, terutama setelah beberapa kasus korupsi di jajaran birokrasi yang mencuat pada 2023.

Pro dan Kontra

• Pro: Mencatatkan peningkatan infrastruktur jalan provinsi secara signifikan (82% kondisi mantap); berhasil menurunkan kemiskinan dari 11,18% (2017) ke 9,74% (2024); memperluas cakupan Jaminan Kesehatan Semesta hingga 95% di atas rata-rata nasional; menggulirkan ribuan beasiswa untuk mahasiswa daerah; dan membangun Rumah Sakit Regional yang meningkatkan akses pelayanan kesehatan.
• Kontra: IPM Sulawesi Barat masih terendah kedua nasional, menandakan kualitas hidup belum beranjak secara fundamental; ketergantungan tinggi pada transfer pusat dan rendahnya PAD (hanya 7% APBD 2024) menunjukkan kelemahan pengelolaan potensi daerah; beberapa kasus korupsi di lingkungan birokrasi pada 2023 mencoreng tata kelola transparan; serta pembangunan yang dinilai lambat di wilayah pedalaman seperti Mamasa dan sebagian besar perbatasan utara.