John Tabo: Profil dan Kinerja Gubernur Papua Pegunungan

Profil Singkat

John Tabo adalah Gubernur pertama Provinsi Papua Pegunungan, provinsi termuda di Indonesia yang dimekarkan dari Provinsi Papua pada tahun 2022. Ia dilantik bersama Wakil Gubernur Oneil Asem pada 11 November 2025, setelah memenangkan pemilihan kepala daerah serentak 2024 dengan perolehan suara meyakinkan sebesar 53,2 persen. John Tabo lahir di Kampung Kurulu, Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, pada 15 Juni 1966. Sebagai putra asli pegunungan tengah Papua, ia memiliki pemahaman mendalam tentang adat, budaya, dan medan geografis wilayahnya. Sebelum terjun ke politik, ia dikenal sebagai tokoh masyarakat, aktivis pembangunan, dan pengusaha lokal yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia di wilayah pegunungan.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier John Tabo dimulai dari akar rumput. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kampung Kurulu (1998-2003), lalu menjadi anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya selama dua periode (2009-2014 dan 2014-2019). Pada tahun 2018, ia terpilih sebagai Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayawijaya. Perannya sebagai tokoh adat juga kuat: ia adalah Ondofolo (pemimpin adat) di Lembah Baliem yang dihormati. Keterlibatannya dalam perjuangan pembentukan Provinsi Papua Pegunungan menjadi modal politik signifikan. Ia memimpin Presidium Pemekaran Papua Pegunungan sejak 2014 dan secara konsisten menyuarakan aspirasi masyarakat pegunungan ke pemerintah pusat. Pada 2025, ia terpilih memimpin provinsi dengan luas wilayah sekitar 51.213 km² dan populasi lebih dari 1,4 juta jiwa yang tersebar di delapan kabupaten, sebagian besar tanpa akses jalan darat memadai.

Kinerja dan Program Unggulan

Sejak dilantik, John Tabo mengusung visi "Papua Pegunungan Sehat, Cerdas, Mandiri, dan Bermartabat." Pada 100 hari pertama pemerintahannya, ia meluncurkan beberapa program prioritas. Bidang pendidikan menjadi perhatian utama: ia menerbitkan kebijakan beasiswa afirmatif bagi 5.000 pelajar asli Papua Pegunungan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi di dalam dan luar negeri, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Otonomi Khusus. Di sektor kesehatan, ia meluncurkan program "Ambulans Udara Papua Pegunungan" yang menyediakan tiga unit helikopter untuk evakuasi medis dari daerah terisolasi. Ia juga memulai pembangunan 15 puskesmas rawat inap di delapan kabupaten, yang hingga April 2026 telah rampung delapan unit. Infrastruktur dasar juga digenjot: pembukaan 200 kilometer jalan baru di jalur Wamena-Yalimo-Nduga yang menghubungkan tiga kabupaten terisolasi telah dimulai sejak awal 2026. Dalam hal tata kelola, John Tabo merampungkan struktur organisasi perangkat daerah provinsi dalam waktu kurang dari enam bulan, termasuk perekrutan 4.200 Aparatur Sipil Negara (ASN) baru yang mayoritas adalah putra-putri daerah.

Tantangan dan Harapan

Memimpin provinsi yang 90 persen wilayahnya berupa pegunungan terjal dan lembah dalam bukan perkara mudah. Akses logistik masih menjadi momok: harga bahan bakar di pedalaman bisa tiga hingga lima kali lipat dibanding Wamena, apalagi Jayapura. Konflik antara aparat keamanan dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga dan Lanny Jaya masih terjadi, meski intensitasnya menurun dibanding tahun sebelumnya. John Tabo memilih pendekatan dialog dan pemberdayaan ekonomi untuk meredam konflik, melalui program "Rumah Damai" yang mengintegrasikan tokoh adat, pemuda, dan mantan kombatan dalam proyek pertanian dan konstruksi. Harapan publik kini terletak pada keberlanjutannya menekan angka stunting—yang masih di angka 38,3 persen, tertinggi nasional—dan menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda. Rencana pembangunan bandara perintis di tujuh titik dan pengembangan komoditas kopi Arabika Pegunungan juga masuk dalam agenda 2026 dengan target ekspor perdana ke Australia dan Selandia Baru pada akhir tahun.

Pro dan Kontra

• Pro: Kepemimpinan John Tabo yang akar rumput dan pemahamannya yang mendalam tentang kondisi geografis-sosiologis Papua Pegunungan mempercepat penyusunan kebijakan yang kontekstual. Dalam 100 hari pertama, ia berhasil membentuk struktur pemerintahan provinsi baru dan merekrut ribuan ASN daerah. Pendekatan dialog berbasis adat dan pemberdayaan ekonomi untuk menangani konflik menunjukkan hasil awal dengan menurunnya insiden kekerasan di sejumlah distrik. Program ambulans udara dan peningkatan akses kesehatan langsung menyasar masalah kritis keterisolasian wilayah. Keberpihakannya pada afirmasi pendidikan melalui beasiswa dan penempatan ASN putra daerah memenuhi tuntutan aspirasi lokal yang telah lama disuarakan.
• Kontra: Meski program infrastruktur dimulai, realisasi fisik di lapangan lambat karena cuaca ekstrem dan keterbatasan alat berat, sehingga sebagian warga di pedalaman belum merasakan dampak langsung. Kritik muncul dari lembaga swadaya masyarakat yang menilai perekrutan 4.200 ASN terlalu cepat tanpa uji kompetensi ketat, berpotensi menimbulkan masalah administrasi dan kualitas layanan publik. Tingginya angka stunting—38,3 persen—belum diikuti penjelasan teknis penanganan yang komprehensif, sementara APBD provinsi yang 70 persennya masih bergantung pada dana transfer pusat dan Otonomi Khusus membatasi ruang gerak fiskal. Pendekatan dialog dengan KKB dianggap sebagian pihak terlalu lunak dan berpotensi tidak efektif dalam jangka panjang tanpa penegakan hukum tegas terhadap pelaku kekerasan bersenjata.