Dominggus Mandacan: Profil dan Kinerja Gubernur Papua Barat

Profil Singkat

Dominggus Mandacan lahir di Manokwari, Papua Barat, pada 6 Oktober 1964. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Manokwari, kemudian melanjutkan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Yapis Biak. Setelah itu, ia melanjutkan studi S2 Magister Manajemen di Universitas Cenderawasih, Jayapura. Dominggus dikenal sebagai figur yang merangkul pluralitas dan memiliki akar kuat pada tradisi lokal, yang tercermin dari perannya sebagai tokoh adat sekaligus politisi senior di Papua Barat.

Ia adalah kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang telah memenangi dua kali Pilgub Papua Barat, yakni pada 2017 (berpasangan dengan Mohamad Lakotani) dan 2024 (bersama Andre Mawere). Sebelum menjabat gubernur, ia pernah menjadi Bupati Manokwari Selatan dua periode serta Wakil Gubernur Papua Barat, menjadikannya salah satu pemimpin dengan pengalaman birokrasi terlengkap di provinsi ujung barat Pulau Papua itu.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier politik Dominggus dimulai dari tingkat lokal. Ia terpilih sebagai Bupati Manokwari Selatan pertama sejak kabupaten itu dimekarkan dari Kabupaten Manokwari pada 2012. Periode pertamanya sebagai bupati (2012–2017) ditandai dengan pembenahan tata kelola pemerintahan baru dan percepatan pelayanan dasar. Setelah itu, ia terpilih menjadi Wakil Gubernur Papua Barat mendampingi Abraham Atururi pada 2017, namun menolak dilantik karena bersamaan dengan pencalonannya sebagai gubernur definitif.

Pada Pilgub 2017, pasangan Dominggus Mandacan–Mohamad Lakotani memenangi kontestasi dengan perolehan suara mayoritas. Ia dilantik sebagai Gubernur Papua Barat ke-3 pada 12 Mei 2017. Pada Pilgub 2024, ia kembali menang bersama Andre Mawere dan dilantik untuk periode kedua pada 1 Maret 2025. Sepanjang kariernya, ia konsisten menempatkan otonomi khusus sebagai pijakan utama kebijakan daerah.

Kinerja dan Program Unggulan

Pada periode pertama (2017–2022), sejumlah pencapaian menjadi sorotan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat mengalami kenaikan dari 63,74 (2017) menjadi 65,09 (2022), didorong oleh perluasan akses pendidikan dan peningkatan layanan rumah sakit rujukan. Program unggulan "Papua Barat Berkat" dijalankan sebagai payung pembangunan berbasis kampung, termasuk pembangunan 200 rumah layak huni gratis bagi masyarakat miskin setiap tahun.

Di bidang infrastruktur, pemerintahannya menyelesaikan Bandara Siboru di Fakfak dan Jembatan Irmanjaya di Manokwari, serta melanjutkan pembangunan jalan poros Manokwari-Bintuni yang menjadi arteri ekonomi kawasan. Pada periode kedua yang dimulai 2025, ia menekankan transformasi digital lewat satelit SATRIA-1 dan mendorong Papua Barat sebagai lumbung energi biru lewat investasi perikanan terpadu di Teluk Bintuni dan Raja Ampat.

Selain itu, perhatian terhadap ekonomi lokal diwujudkan melalui penguatan BUMDes dan dana bergulir bagi perempuan pelaku UMKM. Di bawah kepemimpinannya, Papua Barat juga menjadi salah satu provinsi pertama yang menerapkan e-Government terintegrasi dengan regulasi perlindungan data pribadi warga.

Tantangan dan Harapan

Meski sejumlah indikator makro membaik, Dominggus masih menghadapi tantangan struktural. Angka kemiskinan Papua Barat pada 2025 masih sekitar 19,4% (data BPS), jauh di atas rata-rata nasional. Kesenjangan antara kawasan pesisir dan pegunungan masih lebar, dan konflik agraria antara masyarakat adat dengan korporasi di Teluk Bintuni kerap meletup.

Ekspektasi publik terhadap percepatan transformasi dana otsus yang mencapai lebih dari Rp 7 triliun per tahun menjadi tekanan besar. Harapan besar tertuju pada kemampuannya menurunkan inflasi daerah, meningkatkan rasio guru-murid di pedalaman, dan memastikan Papua Barat menjadi tuan rumah yang berhasil pada perhelatan Royal Safari 2026 yang dijadwalkan hadir di Raja Ampat. Masyarakat berharap agar periode kedua ini menjadi lompatan, bukan sekadar keberlanjutan yang datar.

Pro dan Kontra

• Pro: Berhasil meningkatkan IPM Papua Barat secara konsisten dan memperluas cakupan listrik hingga 78% desa. Dikenal sebagai pemimpin yang membuka dialog intensif dengan tokoh adat dan pemuka agama sehingga iklim keamanan di ibu kota provinsi terjaga. Pada periode 2025–2026, ia juga digadang sebagai penggagas transformasi digital pemerintahan Papua Barat.
• Kontra: Dianggap terlalu lamban dalam menangani isu HAM terkait kekerasan yang melibatkan aparat di wilayah pegunungan, serta belum mampu menekan disparitas pembangunan secara merata di tujuh kabupaten terluar. Sejumlah kalangan aktivis mengkritik minimnya keterlibatan Orang Asli Papua dalam proyek strategis berskala besar yang dikelola investor luar.