Benhur Tomi Mano: Profil dan Kinerja Gubernur Papua

Profil Singkat

Benhur Tomi Mano, akrab disapa BTM, lahir di Kampung Harapan, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, pada 17 Agustus 1965. Ia merupakan putra asli Papua dari pasangan Alm. Yan Mano dan Almh. Yuliana Mansoben. Benhur menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Jayapura, kemudian melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Ia dikenal sebagai sosok birokrat yang merintis karier dari bawah sebelum terjun ke politik praktis. Latar belakangnya sebagai aparatur sipil negara dan pengalaman panjang di pemerintahan daerah membentuk karakter kepemimpinannya yang pragmatis dan berorientasi pelayanan langsung ke masyarakat, khususnya orang asli Papua. Sebelum menjadi gubernur, ia telah malang melintang di birokrasi dan politik lokal Jayapura, menciptakan basis dukungan akar rumput yang solid.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier Benhur Tomi Mano dimulai sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura. Ia kemudian menjabat sebagai Kepala Bagian di Sekretariat Daerah Kota Jayapura, lalu naik menjadi Asisten Sekda, dan mencapai puncak birokrasi sebagai Sekretaris Daerah Kota Jayapura. Dari jalur birokrasi, ia melompat ke panggung politik dengan terpilih sebagai Wali Kota Jayapura selama dua periode, yakni 2011–2016 dan 2017–2022. Selama satu dekade memimpin ibu kota Provinsi Papua, ia membangun reputasi sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat dan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar. Pada Pilkada Serentak 2024, Benhur Tomi Mano maju sebagai calon Gubernur Papua dan berhasil memenangkan kontestasi. Ia dilantik sebagai Gubernur Papua definitif pada awal 2025, meneruskan estafet kepemimpinan setelah era penjabat gubernur dan dinamika pemekaran wilayah Papua.

Kinerja dan Program Unggulan

Memasuki tahun pertama kepemimpinannya sebagai Gubernur Papua, Benhur Tomi Mano mengusung visi "Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera". Sejumlah program strategis menjadi prioritas. Pertama, percepatan pembangunan infrastruktur dasar meliputi jalan penghubung distrik, jembatan, dan fasilitas air bersih di kawasan pedalaman dan pegunungan. Kedua, program pendidikan afirmatif berupa beasiswa penuh bagi 2.000 pelajar Papua ke perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Ketiga, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal seperti sagu, kopi, perikanan, dan pariwisata berbasis komunitas adat. Keempat, layanan kesehatan bergerak dengan mengoperasikan kapal dan pesawat perintis kesehatan untuk menjangkau wilayah terpencil. Ia juga mendorong penguatan peran Orang Asli Papua dalam struktur pemerintahan dan melanjutkan pembangunan infrastruktur pemerintahan pasca pemekaran Provinsi Papua.

"Kita tidak boleh lagi memikirkan Papua dari kota saja. Saya ingin hadir di kampung-kampung, di gunung-gunung, di pesisir, memastikan rakyat kita merasakan kehadiran negara," ujar Benhur Tomi Mano dalam pidato pelantikannya.

Tantangan dan Harapan

Pemerintahan Benhur Tomi Mano tidak lepas dari tantangan pelik. Pertama, efek transisi pasca pemekaran menjadi empat provinsi—Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan—menuntut penyesuaian kelembagaan, aset, dan anggaran yang rumit. Kedua, masalah keamanan dan konflik bersenjata di sejumlah wilayah pegunungan tengah terus menjadi hambatan pembangunan dan menciptakan pengungsian internal. Ketiga, defisit anggaran dan ketergantungan pada dana otonomi khusus yang akan berakhir pada 2027 membayangi keberlanjutan program. Keempat, tuntutan publik yang tinggi terhadap transparansi dan percepatan pembangunan setelah era desentralisasi fiskal yang besar. Harapan besar disematkan pada kemampuan Benhur merekonsiliasi kepentingan politik lokal, memastikan keamanan, dan mengeksekusi program yang tepat sasaran dengan sisa waktu masa jabatannya.

Pro dan Kontra

• Pro: Memiliki pengalaman panjang sebagai birokrat dan Wali Kota Jayapura dua periode, membuktikan kapasitas eksekutif. Gaya kepemimpinan merakyat dan kerap turun langsung ke lapangan. Program beasiswa dan kesehatan bergerak menjadi terobosan konkret yang langsung menyentuh kebutuhan dasar warga di pedalaman. Dipilih secara demokratis sehingga memiliki legitimasi kuat dari rakyat Papua. Komitmen terhadap afirmasi Orang Asli Papua dalam birokrasi cukup tegas.
• Kontra: Dikritik lamban merespons eskalasi konflik bersenjata di Pegunungan Tengah, dengan pendekatan yang dianggap terlalu mengandalkan aparat keamanan pusat. Transisi pemekaran provinsi menyisakan persoalan aset dan kepegawaian yang belum tuntas. Belum ada terobosan signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga ketergantungan fiskal pada pusat tetap tinggi. Sejumlah kontrak infrastruktur era sebelumnya yang terkait dengan lingkar kekuasaannya menuai pertanyaan dari lembaga pengawas dan masyarakat sipil. Gaya komunikasi publik yang informal kadang menimbulkan polemik di kalangan elit politik Papua.