Irjen Pol. Hendro Pandowo: Profil dan Kinerja Kapolda Bangka Belitung

Profil Singkat

Inspektur Jenderal Polisi Hendro Pandowo merupakan perwira tinggi Polri kelahiran 26 Juli 1968. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991 dan mengawali karier di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Surakarta sebagai perwira pertama. Sosoknya dikenal luas sebagai perwira menengah yang menghabiskan sebagian besar masa dinasnya di lingkungan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, sebelum akhirnya mendapat penugasan sebagai kepala kepolisian daerah.

Karier dan Riwayat Jabatan

Sebelum menjabat sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Hendro Pandowo memiliki rekam jejak yang solid di bidang lalu lintas. Ia pernah menjabat sebagai Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jawa Tengah, dan Dirlantas Polda Metro Jaya pada periode 2019-2020. Puncak kariernya di tingkat pusat terjadi ketika ia diangkat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri pada tahun 2023 menggantikan Irjen Pol Firman Shantyabudi. Di bawah kepemimpinannya, Korlantas meluncurkan program ETLE Nasional Presisi Tahap II dan memperkenalkan sistem Traffic Attitude Record (TAR) berbasis poin pelanggaran.

Mutasi besar terjadi pada 11 November 2024 berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2582/XI/KEP./2024, Hendro Pandowo resmi dilantik menjadi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kepulauan Bangka Belitung. Rotasi ini menandai pergeseran strategis dari tugas teknis lalu lintas menuju komando kewilayahan penuh.

Kinerja dan Program Unggulan

Sejak bertugas di Bangka Belitung, Irjen Hendro langsung mengakselerasi program ketertiban pertambangan. Pada kuartal pertama 2025, Polda Babel di bawah komandonya menggencarkan operasi penertiban tambang timah ilegal (TI) di Kabupaten Bangka dan Belitung Timur. Langkah ini merupakan kelanjutan dari komitmen Polri dalam mendukung hilirisasi dan penataan tata kelola mineral yang digaungkan pemerintah pusat. Dalam operasi tersebut, puluhan unit ponton isap dan ekskavator berhasil diamankan dari lokasi yang tidak mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Di bidang ketertiban lalu lintas, ia menerapkan pengalaman panjangnya. Hendro menginisiasi program "Babel Tertib Berlalu Lintas," sebuah adaptasi dari TAR yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah kepulauan. Program ini berfokus pada edukasi keselamatan jalan di daerah rawan kecelakaan, khususnya di jalur tambang dan jalan nasional Pangkalpinang-Sungailiat. Data Ditlantas Polda Babel per semester pertama 2025 menunjukkan penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 12 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pendekatan humanis juga menjadi ciri khas kepemimpinannya. Polda Babel aktif menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan di wilayah kepulauan terpencil. Melalui program "Polisi Peduli Pulau Terluar," personel Bhabinkamtibmas dikerahkan untuk memperkuat sinergi dengan masyarakat di Pulau Lepar dan Pulau Liat, memastikan stabilitas kamtibmas sekaligus memberikan layanan kesehatan dasar.

Tantangan dan Harapan

Tantangan terbesar Kapolda Babel terletak pada kompleksitas konflik pertambangan. Penertiban tambang ilegal kerap menimbulkan ketegangan sosial karena sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi akar rumput masyarakat Bangka. Kapolda dituntut untuk menyeimbangkan penegakan hukum dengan pendekatan ekonomi kerakyatan agar tidak menimbulkan gejolak sosial. Selain itu, posisi geografis Babel yang strategis menjadikannya salah satu jalur rawan penyelundupan narkoba. Sepanjang awal tahun 2025, Polda Babel berhasil mengungkap beberapa kasus besar penyelundupan sabu jaringan internasional, meskipun tekanan terhadap pintu-pintu masuk ilegal di pelabuhan kecil terus membayangi.

Pro dan Kontra

• Pro: Transformasi digitalisasi pelayanan publik berjalan cepat berkat pengalamannya di Korlantas. Data menunjukkan peningkatan signifikan pada indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SIM dan SKCK daring di Babel pada tahun 2025. Ketegasannya dalam menertibkan tambang ilegal diapresiasi Kementerian ESDM dan LHK karena mendukung program tata kelola mineral nasional. Pendekatan preemtifnya terhadap konflik sosial di wilayah rawan pertambangan dinilai efektif menjaga stabilitas, tanpa mengandalkan represi berlebihan. Selain itu, transparansi pengelolaan anggaran operasional di jajaran Polda Babel dipuji oleh BPK RI dalam audit kinerja tahun 2025.
• Kontra: Penertiban tambang ilegal di Belitung Timur sempat memicu protes masyarakat yang merasa kehilangan mata pencaharian tanpa ketersediaan solusi ekonomi pengganti yang memadai. Sejumlah elemen masyarakat sipil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel mengkritik kebijakan ini sebagai pendekatan yang terburu-buru, karena belum diiringi sinkronisasi bantuan sosial secara holistik. Di bidang penegakan hukum, pengungkapan kasus narkoba yang masif belum sepenuhnya menyentuh aktor intelektual jaringan besar; kritik internal menyebut penindakan masih terkonsentrasi pada kurir lapangan. Terdapat pula sorotan terhadap penanganan kasus pelanggaran HAM ringan oleh oknum Brimob dalam pengamanan aktivitas pertambangan yang belum sepenuhnya tuntas di meja hukum.