Irjen Pol. Raden Umar Faroq: Profil dan Kinerja Kapolda Nusa Tenggara Barat

Profil Singkat

Inspektur Jenderal Polisi Raden Umar Faroq lahir di Sumenep, Madura, pada 17 November 1969. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1992. Berlatar belakang keluarga santri, sosoknya dikenal religius dan kerap menekankan pendekatan kultural dalam kepemimpinan. Sebelum menjabat sebagai Kapolda NTB, ia mengemban amanah sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Wakabaintelkam) Polri. Penunjukannya sebagai Kapolda NTB pada September 2024 menandai babak baru dalam dinamika keamanan di provinsi kepulauan ini.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier Irjen Umar Faroq banyak dihabiskan di satuan reserse dan intelijen. Beberapa posisi penting yang pernah diembannya antara lain Kapolres Pasuruan, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Wadirreskrimsus Polda Metro Jaya, dan Kapolrestabes Surabaya. Ia juga pernah bertugas di luar negeri sebagai Atase Polri di Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur. Kombinasi pengalaman di reserse, intelijen, dan hubungan internasional ini membentuk perspektifnya dalam merumuskan strategi keamanan. Di level nasional, ia dipercaya sebagai Analis Kebijakan Utama Baintelkam Polri sebelum akhirnya menjabat Wakabaintelkam.

Kinerja dan Program Unggulan

Sejak memimpin Polda NTB, sejumlah program strategis digulirkan. Fokus utama diarahkan pada pengamanan destinasi wisata super prioritas, khususnya Mandalika, dan pemberantasan peredaran narkotika yang menjadi ancaman serius di wilayah ini. Pada triwulan pertama 2025, Polda NTB mencatat pengungkapan 12 kasus narkotika jaringan internasional dengan total barang bukti lebih dari 95 kilogram sabu. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam tekanan terhadap sindikat yang menjadikan perairan NTB sebagai jalur penyelundupan.

Di sektor pariwisata, ia memperkuat sinergi dengan stakeholder melalui program "Polisi Sahabat Wisatawan". Pos-pos pengamanan terpadu di kawasan Mandalika, Gili Trawangan, dan Senggigi diperkuat personel serta teknologi pengawasan. Pendekatan preemtif dan preventif diutamakan untuk menjaga citra aman destinasi wisata unggulan. Pada Desember 2025, ia menggagas Forum Komunikasi Tokoh Agama dan Adat sebagai wadah mitigasi konflik sosial berbasis kearifan lokal. Program ini dianggap efektif meredam potensi gesekan menjelang penyelenggaraan event internasional di Sirkuit Mandalika pada awal 2026.

"Keamanan bukan semata urusan polisi. Keterlibatan tokoh agama dan adat adalah fondasi utama stabilitas di NTB," ujar Irjen Umar Faroq dalam sebuah forum koordinasi di Mataram, Januari 2026.

Tantangan dan Harapan

Polda NTB tetap menghadapi tantangan struktural yang belum sepenuhnya terselesaikan. Rasio jumlah personel terhadap luas wilayah dan sebaran pulau masih menjadi kendala dalam respons cepat. Kerentanan jalur laut terhadap penyelundupan barang ilegal, termasuk narkotika dan minuman keras, menuntut penguatan armada patroli air. Persoalan lain yang masih memerlukan perhatian adalah sisa-sisa jaringan terorisme yang teridentifikasi di Bima dan Dompu, meskipun dalam dua tahun terakhir tidak terjadi aksi signifikan. Masyarakat berharap pendekatan kultural yang dibawanya mampu menjamin netralitas Polri dalam tahun politik 2026, khususnya saat pemilihan kepala daerah di beberapa kabupaten di NTB.

Pro dan Kontra

• Pro: Selama kepemimpinannya, Polda NTB mencatat tren penurunan angka kejahatan jalanan sebesar 18 persen sepanjang 2025 dan berhasil mengungkap 12 kasus narkotika jaringan internasional dalam periode yang singkat. Pendekatan kultural melalui pelibatan tokoh adat dan agama dinilai inovatif serta efektif menjaga stabilitas sosial di tengah heterogenitas masyarakat NTB. Dukungan terhadap pengamanan pariwisata Mandalika mendapat apresiasi dari Kementerian Pariwisata dan pelaku industri terkait peningkatan indeks keamanan wisatawan mancanegara sebesar 22 persen. Selain itu, ia secara konsisten mendorong transparansi penanganan perkara internal melalui sidang disiplin terbuka bagi personel yang terbukti melanggar, sebuah langkah yang membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi.
• Kontra: Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menyoroti beberapa insiden penggunaan kekerasan saat pengamanan unjuk rasa mahasiswa di depan DPRD NTB pada pertengahan 2025 yang dianggap tidak proporsional. Operasi pemberantasan premanisme di kawasan wisata yang digelar secara sporadis juga dikritik karena kurangnya keberlanjutan program pascaoperasi, sehingga beberapa titik rawan kembali terisi oleh pelaku baru. Di level internal, kebijakan mutasi besar-besaran terhadap perwira menengah di jajaran Polda NTB pada awal 2026 menimbulkan gejolak dan dipertanyakan motifnya oleh beberapa kalangan internal. Terakhir, laju penyelesaian kasus korupsi dana desa yang melibatkan sejumlah kepala desa di wilayah Sumbawa masih berjalan lambat dan belum menunjukkan titik terang yang memuaskan publik.