Sepuluh Ruas Tol Akan Naikkan Tarif, Tiga Sudah Mengajukan

Pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberi sinyal akan dilakukannya penyesuaian tarif pada setidaknya 10 ruas tol di Indonesia sepanjang tahun berjalan. Kebijakan ini merupakan bagian dari siklus evaluasi dua tahunan yang melekat pada konsesi jalan tol, di mana Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi penentu utama layak tidaknya sebuah ruas menaikkan tarifnya. Hingga triwulan pertama, tiga pengelola jalan tol sudah mengajukan proposal resmi, yaitu PT Trans Marga Jateng untuk Tol Semarang–Batang, PT Patriot Jaya Perkasa untuk Tol Akses Patimban, dan PT Cinere Serpong Jaya untuk Tol Cinere–Jagorawi (Cijago).

Tiga Ruas yang Mulai Bergerak

Tol Semarang–Batang merupakan salah satu ruas vital di koridor Trans-Jawa yang memiliki panjang sekitar 75 kilometer. Sebagai bagian dari jaringan logistik nasional, penyesuaian tarif di ruas ini akan berdampak langsung pada biaya distribusi barang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Pengelola mengajukan kenaikan rata-rata 15 persen untuk semua golongan kendaraan, sejalan dengan inflasi kumulatif dua tahun terakhir dan investasi peningkatan kapasitas jalur. Jika disetujui, tarif Golongan I yang saat ini sekitar Rp1.500 per kilometer dapat bergerak ke Rp1.725 per kilometer.

Sementara itu, Tol Akses Patimban sepanjang 37,7 kilometer yang menghubungkan jaringan tol Jakarta–Cikampek dengan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, menjadi krusial bagi arus kontainer. Tarifnya yang saat ini relatif rendah karena masa awal operasi, diusulkan naik bertahap hingga 20 persen untuk mengejar keekonomian proyek. Pengelola beralasan volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) masih di bawah target, sehingga kenaikan diperlukan untuk menutup biaya operasional dan pemeliharaan.

Adapun Tol Cinere–Jagorawi (Cijago) sepanjang 14,64 kilometer yang melayani mobilitas warga Jakarta Selatan, Depok, hingga Bogor, juga mengajukan revisi tarif. Dengan LHR yang terus meningkat pascapandemi, pengelola menilai beban pemeliharaan jalan dan jembatan membutuhkan penyesuaian. Usulan kenaikan berkisar 10–12 persen, dari tarif Golongan I sebesar Rp6.000 menjadi sekitar Rp6.600–Rp6.720.

Faktor Pendorong Kenaikan

Penyesuaian tarif tol bukanlah keputusan sepihak. Regulasi mewajibkan evaluasi berkala setiap dua tahun dengan mempertimbangkan tiga komponen utama: inflasi, peningkatan standar pelayanan, dan pengembalian investasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada Maret lalu berada di level 2,8 persen, sementara inflasi kumulatif dua tahun terakhir mencapai 5,7 persen. Bagi badan usaha jalan tol (BUJT), inflasi menggerus margin operasional jika tarif tidak disesuaikan.

Di sisi lain, biaya pemeliharaan terus membengkak. Kenaikan harga aspal, beton, dan suku cadang peralatan tol ikut mendorong kebutuhan pendapatan. Beberapa BUJT juga baru menyelesaikan ekspansi lajur atau penambahan fasilitas seperti rest area dan layanan derek gratis yang wajib diberikan sesuai SPM terbaru. Investasi tersebut memerlukan arus kas yang sehat dari pendapatan tol.

Dua Sisi Dampak Ekonomi

Di satu sisi, kebijakan ini dipandang perlu untuk menjaga fundamental investasi infrastruktur. Ketua Umum Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) dalam sebuah forum menyampaikan bahwa kelangsungan proyek strategis nasional sangat bergantung pada kepastian pendapatan BUJT. Tanpa penyesuaian, akan ada risiko penundaan ekspansi jaringan tol baru, yang justru kontraproduktif bagi konektivitas nasional.

Di sisi lain, kenaikan tarif tol langsung memukul biaya logistik dan mobilitas harian. Asosiasi Logistik Indonesia memproyeksikan setiap kenaikan 10 persen tarif tol Golongan I dapat mendorong kenaikan ongkos angkut barang sebesar 0,3–0,5 persen, yang pada akhirnya dapat merembet ke harga konsumen. Di tengah pemulihan daya beli masyarakat yang masih rapuh, beban tambahan ini dikhawatirkan memperlambat pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Peran SPM Sebagai Penyeimbang

Standar Pelayanan Minimal menjadi instrumen kunci yang melindungi pengguna jalan. Jika suatu ruas tidak memenuhi indikator seperti kondisi jalan mantap minimal 94 persen, waktu tanggap penanganan gangguan di bawah 15 menit, ketersediaan rest area, hingga pencahayaan yang memadai, maka usulan kenaikan tarifnya dapat ditunda atau ditolak. Evaluasi SPM dilakukan secara periodik oleh BPJT dengan melibatkan konsultan independen. Dengan demikian, penyesuaian tarif idealnya hanya terjadi jika kualitas layanan benar-benar meningkat.

Proyeksi dan Harapan

Tujuh ruas lain yang belum mengajukan proposal diperkirakan menyusul setelah siklus evaluasi SPM mereka rampung pada pertengahan tahun. Beberapa di antaranya berada di Sumatera dan Kalimantan, di mana jaringan tol baru tumbuh pesat. Pemerintah diharapkan dapat menyeimbangkan kebutuhan investasi dengan daya dukung masyarakat, misalnya melalui diskon tarif di jam tertentu atau integrasi dengan transportasi publik. Keputusan final akan diumumkan bertahap setelah rekomendasi BPJT keluar, dan pengguna jalan pun bersiap dengan perubahan yang mungkin hadir mulai semester kedua tahun ini.