Dari Jiwasraya ke Asabri: Mengurai Kasus-Kasus Besar di Era Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin

Ketika Sanitiar Burhanuddin dilantik sebagai Jaksa Agung pada Oktober 2019, Indonesia sedang bergulat dengan beberapa kasus korupsi yang belum terselesaikan. Yang paling mencolok adalah skandal Jiwasraya, sebuah kasus yang kemudian menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah republik. Kasus Jiwasraya bermula dari investasi bodong yang dilakukan oleh manajemen PT Asuransi Jiwasraya. Dana nasabah senilai puluhan triliun rupiah diinvestasikan pada saham-saham gorengan dan instrumen keuangan berisiko tinggi. Akibatnya, perusahaan gagal bayar dan negara harus menyuntikkan dana talangan. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 16,8 triliun. Kejaksaan Agung di bawah Sanitiar bergerak cepat.

Tidak butuh waktu lama bagi tim penyidik untuk menetapkan tersangka. Nama-nama besar seperti Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat, dan beberapa mantan direksi Jiwasraya masuk dalam daftar tersangka. Aset-aset mereka disita: properti mewah di Jakarta dan Bali, mobil-mobil mewah, hingga rekening di luar negeri. Yang membedakan penanganan kasus ini adalah pendekatan sistematis yang diterapkan. Sanitiar tidak hanya fokus pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan aset. Tim Kejaksaan melacak aliran dana ke berbagai yurisdiksi, bekerja sama dengan otoritas di Singapura, Hong Kong, dan Swiss. Hasilnya, miliaran rupiah aset berhasil disita dan dikembalikan ke kas negara.

Belum selesai dengan Jiwasraya, kasus lain yang sama besarnya menanti: Asabri. PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini mengalami nasib serupa. Dana pensiun prajurit TNI dan Polri diinvestasikan secara tidak bertanggung jawab. Kerugian negara mencapai Rp 22,7 triliun — lebih besar dari Jiwasraya. Modusnya mirip: investasi pada saham-saham yang nilainya digelembungkan. Tapi penanganannya lebih kompleks karena melibatkan institusi militer. Sanitiar harus berhati-hati menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan hubungan antar lembaga negara. Selain dua kasus mega korupsi itu, era Sanitiar juga ditandai oleh penanganan kasus Djoko Tjandra.

Buronan kelas kakap yang melarikan diri ke Papua Nugini ini secara ajaib bisa masuk kembali ke Indonesia dan bahkan mengurus perpanjangan paspor. Kasus ini membongkar jaringan internal yang melibatkan oknum jaksa dan polisi. Sanitiar tidak ragu membersihkan institusinya sendiri. Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terbukti menerima suap dari Djoko Tjandra langsung dipecat. Tidak hanya itu, beberapa jaksa lain yang terlibat juga dikenai sanksi tegas. Langkah ini mengirim pesan jelas: tidak ada tempat bagi koruptor di Kejaksaan, termasuk di internal sendiri. Pola kerja Sanitiar dalam kasus-kasus besar cukup khas: investigasi mendalam, penyitaan aset maksimal, dan tuntutan tinggi.

Ia tidak banyak berkomentar di media, tapi hasil kerjanya terlihat jelas. Tingkat eksekusi putusan pengadilan meningkat signifikan di era kepemimpinannya. Tentu saja, penanganan kasus-kasus ini tidak lepas dari kritik. Ada yang menilai prosesnya terlalu lambat, ada yang meragukan independensi Kejaksaan. Namun jika dilihat dari hasil: puluhan triliun aset berhasil disita, puluhan terdakwa divonis bersalah, dan beberapa di antaranya sudah dieksekusi — angka ini berbicara lebih keras daripada kritik. Warisan terbesar Sanitiar dalam penanganan kasus besar mungkin bukan pada kasus individual, melainkan pada pembuktian bahwa Kejaksaan Indonesia mampu menangani kejahatan finansial yang kompleks.

Sebuah standar baru yang akan menjadi tolok ukur bagi Jaksa Agung-Jaksa Agung berikutnya.\n

Salah satu aspek yang jarang disorot dari penanganan kasus Jiwasraya dan Asabri adalah kompleksitas pelacakan aset di luar negeri. Tim Kejaksaan harus bekerja sama dengan otoritas hukum di Singapura, Swiss, dan Hong Kong — negara-negara yang memiliki sistem hukum dan regulasi perbankan yang sangat berbeda dengan Indonesia. Proses Mutual Legal Assistance (MLA) bukanlah pekerjaan mudah. Setiap permintaan bantuan hukum harus disusun dalam bahasa Inggris dengan standar pembuktian yang ketat, dan waktu responsnya bisa memakan waktu berbulan-bulan. Di Singapura misalnya, Kejaksaan harus membuktikan bahwa aset yang dibekukan benar-benar berasal dari tindak pidana, bukan sekadar dugaan. Ini membutuhkan koordinasi intensif antara penyidik, jaksa, dan PPATK untuk membangun jejak audit keuangan yang tidak terbantahkan.

Di internal Kejaksaan sendiri, penanganan kasus besar ini juga membawa perubahan struktural yang signifikan. Sanitiar membentuk satuan tugas khusus (satgas) yang terdiri dari jaksa-jaksa terbaik dari berbagai bidang — pidana khusus, perdata, intelijen, hingga hubungan internasional. Satgas ini bekerja dalam pola sel tertutup untuk mencegah kebocoran informasi. Setiap anggota satgas menandatangani pakta integritas tambahan dan dilarang berkomunikasi dengan pihak luar selama investigasi berlangsung. Pola kerja ini terbukti efektif: tidak ada satu pun tersangka yang berhasil melarikan diri sebelum ditangkap, sebuah prestasi yang kontras dengan kasus-kasus besar sebelumnya di mana para tersangka seringkali sudah lebih dulu kabur ke luar negeri. Keberhasilan ini kemudian menjadi model standar operasional prosedur (SOP) penanganan kasus korupsi besar di Kejaksaan.

Selain Jiwasraya dan Asabri, era Sanitiar juga mencatat penanganan beberapa kasus penting lainnya yang luput dari sorotan media besar. Salah satunya adalah kasus ekspor benih lobster yang melibatkan mantan pejabat tinggi. Kasus ini unik karena berada di persimpangan antara hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum lingkungan. Sanitiar menugaskan tim gabungan yang terdiri dari jaksa pidana khusus dan jaksa perdata untuk menangani kasus ini secara komprehensif. Pendekatan multi-dimensi ini menjadi model baru dalam penanganan kasus-kasus kompleks yang melibatkan berbagai rezim hukum sekaligus. Keberhasilan penanganan kasus ini kemudian dijadikan studi kasus dalam pelatihan-pelatihan internal Kejaksaan, menunjukkan bahwa di bawah Sanitiar, Kejaksaan tidak hanya berani menangani kasus besar, tetapi juga cerdas dalam memilih strategi hukum yang tepat untuk setiap jenis kasus.