Estafet Kepemimpinan Moneter: Perry Warjiyo Resmi Mundur dari Bank Indonesia

Pergantian pucuk pimpinan bank sentral Indonesia resmi terjadi pada hari ini. Perry Warjiyo, yang telah memimpin Bank Indonesia (BI) selama dua periode, mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Gubernur. Keputusan ini membuka lembaran baru dalam arah kebijakan moneter Tanah Air di tengah dinamika ekonomi global yang masih bergolak. Pengunduran diri tersebut langsung diikuti dengan penunjukan Deputi Gubernur Senior, Destry Damayanti, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur BI, memastikan tidak ada kekosongan kepemimpinan di lembaga vital tersebut.

Dua Periode Perry Warjiyo: Stabilitas di Tengah Krisis

Perry Warjiyo memegang tampuk kepemimpinan BI sejak Mei 2018, menggantikan Agus Martowardojo. Selama masa jabatannya, ia menghadapi sederet ujian berat: dampak perang dagang Amerika Serikat dan China, pandemi COVID-19 yang memukul perekonomian secara luas, hingga gejolak geopolitik global yang memicu inflasi tinggi di banyak negara maju. Di bawah kepemimpinannya, BI menempuh strategi bauran kebijakan — kombinasi kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran — yang dikenal sebagai “triple intervention”. Langkah ini diakui berhasil menjaga stabilitas rupiah dan mendorong pemulihan ekonomi nasional secara bertahap. Inflasi inti berhasil dijaga pada tingkat yang rendah, dan koordinasi fiskal-moneter menjadi model yang dipelajari oleh banyak bank sentral negara berkembang.

Pada periode pertama, ia menghadapi tekanan depresiasi rupiah yang signifikan pada 2018. Bank sentral menaikkan suku bunga acuan sebanyak enam kali hingga mencapai 6 persen pada akhir tahun itu. Kebijakan moneter ketat ini menuai kritik karena dikhawatirkan menghambat pertumbuhan, namun terbukti mampu menstabilkan nilai tukar rupiah di kisaran Rp14.000 per dolar AS setelah sempat menyentuh Rp15.200. Pandemi COVID-19 pada 2020 mengubah haluan drastis menjadi ultra-akomodatif melalui penurunan suku bunga acuan, quantitative easing, serta program burden sharing bersama pemerintah. Data Badan Pusat Statistik pada masa itu mencatat pertumbuhan ekonomi nasional sempat terkontraksi hingga minus 2,07 persen pada 2020, namun berhasil pulih ke level 5,31 persen pada 2022, menunjukkan efektivitas kebijakan yang ditempuh.

Destry Damayanti: Pelaksana Tugas dan Transisi Kepemimpinan

Kursi Gubernur BI untuk sementara diisi oleh Destry Damayanti sebagai Pelaksana Tugas. Destry, yang sebelumnya menjabat Deputi Gubernur Senior, merupakan figur kunci dalam pengelolaan kebijakan makroprudensial dan pengembangan pasar keuangan. Dengan pengalaman lebih dari dua dekade di sektor moneter dan perbankan, ia dianggap mampu memastikan kelangsungan stabilitas selama masa transisi. Destry pernah menjabat sebagai Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk serta terlibat dalam penyusunan berbagai kebijakan strategis di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum kembali ke BI. Penunjukan ini mengikuti mekanisme Undang-Undang Bank Indonesia yang mengamanatkan Deputi Gubernur Senior mengambil alih tugas gubernur hingga presiden mengajukan calon pengganti definitif kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Proses fit and proper test diperkirakan akan berlangsung dalam waktu dekat. Destry sendiri disebut-sebut sebagai salah satu kandidat potensial, meskipun sejumlah nama lain seperti Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan ekonom senior juga masuk dalam bursa spekulasi. Di satu sisi, penunjukan internal dipandang dapat menjaga kesinambungan kebijakan yang telah terbukti efektif. Di sisi lain, sebagian pengamat menginginkan adanya figur baru yang membawa perspektif segar untuk menghadapi tantangan ekonomi yang kian kompleks. Proses pemilihan ini juga membuka diskusi tentang regenerasi kepemimpinan di lembaga strategis yang selama ini cenderung berasal dari karier internal BI.

Implikasi Pasar dan Arah Kebijakan Moneter

Pergantian pucuk pimpinan bank sentral selalu memicu respons dari pelaku pasar keuangan. Pada pembukaan perdagangan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak fluktuatif, mencerminkan sikap wait and see investor terhadap keberlanjutan kerangka kebijakan BI. Di satu sisi, pasar menghargai stabilitas institusional dan transisi yang tertib. Di sisi lain, ketidakpastian terhadap sosok gubernur definitif dan arah kebijakan moneter ke depan membuat sebagian investor asing menahan diri untuk masuk. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, capital inflow ke pasar saham dan obligasi Indonesia dalam beberapa pekan terakhir memang menunjukkan tren melambat seiring meningkatnya risiko global. Imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun tercatat relatif stabil di kisaran 6,9 persen, menandakan kepercayaan terhadap fundamental makroekonomi Indonesia yang masih terjaga.

Dari sisi kebijakan, bank sentral saat ini masih menahan suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate pada level yang cukup tinggi untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah risiko capital outflow. Inflasi umum per Juni 2026 tercatat 3,1 persen secara tahunan (year-on-year), masih dalam rentang sasaran BI. Namun, tekanan eksternal dari kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang belum jelas arah pemangkasannya serta fragmentasi geopolitik tetap menjadi risiko utama. Plt Gubernur Destry Damayanti dalam pernyataan singkatnya menegaskan bahwa arah kebijakan moneter akan tetap difokuskan pada stabilitas nilai tukar, pengendalian inflasi, dan pendorongan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ekonom senior yang enggan disebut namanya menilai bahwa mundurnya Perry Warjiyo membawa konsekuensi pada agenda transformasi digital BI yang tengah berjalan. Proyek digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS, pengembangan Rupiah Digital sebagai Central Bank Digital Currency (CBDC), serta pendalaman pasar uang antar-bank merupakan legacy yang memerlukan champion kuat di level pimpinan. “Kelangsungan proyek-proyek ini sangat bergantung pada komitmen gubernur baru,” ujarnya. Beberapa pengamat juga menekankan pentingnya menjaga independensi BI dari intervensi politik yang berlebihan dalam proses pemilihan gubernur, sesuai amanat Pasal 9 Undang-Undang Bank Indonesia yang secara tegas menjamin independensi bank sentral.

Secara fundamental, cadangan devisa Indonesia per akhir Juni 2026 berada pada posisi 148,3 miliar dolar AS, cukup untuk membiayai 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Rasio kecukupan impor ini berada di atas standar internasional yang mensyaratkan minimal tiga bulan, sehingga menjadi bantalan yang memadai untuk menghadapi potensi gejolak selama masa transisi. Meski demikian, sikap kehati-hatian tetap diperlukan mengingat dinamika eksternal yang dapat berubah dengan cepat. Penutupan pasar sore nanti akan menjadi indikator awal bagaimana investor menilai prospek kebijakan moneter ke depan. Yang jelas, estafet kepemimpinan ini menjadi momentum bagi Bank Indonesia untuk merefleksikan capaian dan menetapkan prioritas baru di bawah nahkoda yang akan datang, sembari tetap menjaga kepercayaan pasar terhadap stabilitas makroekonomi nasional.