Hamengkubuwono X: Profil dan Kinerja Gubernur DI Yogyakarta

Profil Singkat

Hamengkubuwono X, bernama asli Bendara Raden Mas Herjuno Darpito, lahir pada 2 April 1946 di Yogyakarta. Ia adalah putra Sultan Hamengkubuwono IX dan KRAy Windyaningrum. Pendidikan formalnya dimulai di SD dan SMP di Yogyakarta, kemudian melanjutkan ke SMA Kolese Loyola Semarang. Gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 1970. Pada 7 Maret 1989, ia dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta ke-10 sekaligus menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, melanjutkan tradisi panjang kepemimpinan monarki-kesultanan di provinsi tersebut. Status keistimewaan Yogyakarta kemudian diperkuat secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Karier dan Riwayat Jabatan

Pengabdian Hamengkubuwono X sebagai Gubernur DIY dimulai sejak 1998, dan hingga 2026 ia telah menjabat selama lebih dari 27 tahun, menjadikannya salah satu kepala daerah terlama di Indonesia. Masa jabatannya melintasi enam presiden berbeda. Sebelum menjadi gubernur, ia aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan dan kebudayaan, termasuk sebagai Ketua Umum Kadin DIY. Selain jabatan gubernur, Hamengkubuwono X juga seorang tokoh nasional yang vokal menyuarakan kepentingan daerah. Ia pernah menjadi Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan aktif dalam perdebatan politik nasional, termasuk isu suksesi kepemimpinan di DIY semasa revisi UU Keistimewaan. Pada 2024, ia kembali terpilih secara aklamasi oleh DPRD DIY untuk masa jabatan 2024-2029.

Kinerja dan Program Unggulan

Pemerintahan Hamengkubuwono X menekankan harmoni antara tradisi dan modernitas. Program unggulannya meliputi Jogja Smart Province, sebuah kerangka pembangunan berbasis teknologi yang mencakup layanan publik digital, e-governance, dan satu data terintegrasi. Pada 2025, aplikasi Jogja Aman diluncurkan untuk memperkuat mitigasi bencana berbasis partisipasi warga, terutama menghadapi risiko erupsi Merapi dan gempa bumi. Sektor pariwisata dan budaya menjadi tulang punggung ekonomi; branding Jogja Istimewa berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 1,2 juta pada 2025. Di bidang infrastruktur, proyek Yogyakarta Outer Ring Road (YORR) dan pengembangan kawasan Prambanan-Piyungan terus berlanjut untuk mengurai kemacetan. Beliau juga memperkenalkan program Satu Dusun Satu Sarjana melalui beasiswa daerah, serta memperkuat Dana Keistimewaan (Danais) untuk pelestarian budaya dan tata ruang berbasis filosofi Hamemayu Hayuning Bawana.

Tantangan dan Harapan

DIY menghadapi tantangan multidimensi: kepadatan penduduk, alih fungsi lahan pertanian, kemacetan perkotaan, dan kesenjangan antara kawasan urban Yogyakarta-Sleman dengan Gunungkidul. Masalah agraria juga mencuat, terutama konflik lahan Sultan Ground dan Paku Alam Ground yang melibatkan warga. Harapan publik tertuju pada percepatan reformasi tata kelola pertanahan dan transparansi pengelolaan Danais. Isu suksesi kepemimpinan juga menjadi perhatian, karena posisi Gubernur DIY melekat pada Sultan yang sedang menjabat di tengah dinamika keluarga kesultanan. Hamengkubuwono X menegaskan komitmennya menjadikan Yogyakarta sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan kelas dunia, sekaligus menjaga ekologi melalui masterplan Kawasan Ekologis Menoreh.

Pro dan Kontra

• Pro: Memimpin transformasi digital birokrasi DIY melalui Jogja Smart Province dan layanan publik daring yang mempercepat perizinan dan transparansi anggaran. Konsisten menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah dalam masa krisis nasional. Berhasil mempertahankan identitas budaya dan kearifan lokal sebagai pilar pembangunan lewat optimalisasi Dana Keistimewaan.
• Kontra: Lambannya penyelesaian konflik agraria terkait Sultan Ground yang telah berlarut-larut sejak 2018 dan masih menyisakan ribuan kasus pada 2025. Proyek infrastruktur seperti YORR dinilai tersendat realisasinya dan menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat terdampak. Dominasi keluarga kesultanan dalam struktur pemerintahan menimbulkan pertanyaan tentang regenerasi demokratis dan akuntabilitas publik.