Kasus-Kasus Besar yang Ditangani Baharuddin Lopa: Keberanian Tanpa Kompromi

Baharuddin Lopa bukanlah sekadar nama dalam daftar Jaksa Agung Republik Indonesia. Ia adalah legenda yang meninggalkan jejak keberanian dalam menangani kasus-kasus besar yang melibatkan para penguasa dan konglomerat. Sepanjang kariernya, Lopa tak pernah gentar menghadapi tekanan, ancaman, maupun bujukan untuk menghentikan penyelidikan. Salah satu kasus paling monumental yang ditangani Lopa adalah pembongkaran mafia peradilan di tubuh Kejaksaan Agung. Begitu dilantik sebagai Jaksa Agung pada Juni 2001, Lopa langsung menggebrak. Ia menemukan bahwa banyak jaksa yang bermain mata dengan para koruptor.

Dalam waktu singkat, ia memutasi puluhan jaksa yang diduga terlibat dalam praktik kotor dan membentuk tim khusus untuk membersihkan institusi tersebut. Kasus besar lainnya adalah penyelidikan terhadap dugaan korupsi di tubuh Badan Urusan Logistik (Bulog). Lopa memimpin langsung pengusutan kasus ini yang melibatkan nama-nama besar di pemerintahan. Meskipun mendapat tekanan politik luar biasa, ia menolak menghentikan proses hukum. "Hukum harus ditegakkan, siapa pun pelakunya," demikian prinsip yang selalu ia pegang. Lopa juga dikenal karena keberaniannya menangani kasus-kasus yang melibatkan militer dan pengusaha kakap.

Pada masa Orde Baru, ketika kekuasaan militer begitu dominan dan nyaris tak tersentuh hukum, Lopa tetap berani melakukan penyelidikan terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam tindak pidana. Ia membuktikan bahwa hukum bisa menjangkau siapa saja tanpa terkecuali. Di Sulawesi Selatan, saat menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi, Lopa membongkar kasus korupsi dana pembangunan yang melibatkan pejabat daerah. Ia tak gentar meskipun para pelaku memiliki koneksi politik yang kuat. Pendekatannya yang langsung dan tanpa basa-basi membuat banyak pihak tidak nyaman, namun rakyat kecil justru mendukungnya dengan penuh semangat. Salah satu warisan terbesar Lopa adalah keberaniannya mendobrak budaya impunitas.

Sebelum era reformasi, para pejabat tinggi dan kroninya hampir selalu lolos dari jeratan hukum. Lopa adalah salah satu dari sedikit figur yang berani mengatakan bahwa hukum berlaku sama untuk semua orang. Ia menolak intervensi politik dalam proses hukum, bahkan ketika tekanan datang dari atasannya sekalipun. Yang menarik dari pendekatan Lopa adalah caranya yang sistematis dan berbasis bukti. Ia tidak pernah menangani kasus berdasarkan desas-desus atau tekanan publik semata. Setiap langkahnya didasarkan pada alat bukti yang kuat dan prosedur hukum yang benar. Inilah yang membuat kasus-kasus yang ia tangani sulit dipatahkan di pengadilan.

Lopa juga menaruh perhatian besar pada kasus-kasus yang menyangkut rakyat kecil. Ia kerap turun langsung memeriksa laporan masyarakat yang merasa dizalimi. Di matanya, keadilan harus bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya mereka yang memiliki uang dan kekuasaan. Meskipun masa jabatannya sebagai Jaksa Agung sangat singkat—hanya sekitar satu bulan—dampak dari gebrakannya terasa bertahun-tahun setelahnya. Banyak kasus yang ia mulai penyelidikannya tetap berjalan meskipun ia telah tiada. Para penerusnya merasa terpanggil untuk melanjutkan perjuangannya. Keberanian Lopa dalam menangani kasus-kasus besar menjadi pelajaran berharga bagi generasi penegak hukum berikutnya.

Ia menunjukkan bahwa kejujuran dan keberanian adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Tanpa keberanian, kejujuran hanya akan menjadi retorika. Dan tanpa kejujuran, keberanian hanya akan menjadi kesewenang-wenangan.

Salah satu kasus yang paling menunjukkan keberanian Lopa adalah pembongkaran jaringan mafia hukum di Kejaksaan Agung. Ketika ia mulai menjabat, ia menemukan bahwa sistem mutasi dan promosi di kejaksaan sudah sedemikian rusaknya. Jaksa yang ingin menduduki posisi strategis harus membayar sejumlah uang kepada oknum tertentu. Yang lebih parah, beberapa jaksa bahkan memiliki "tarif" untuk menghentikan penyelidikan atau meringankan tuntutan. Lopa tidak tinggal diam. Dalam minggu pertama masa jabatannya, ia memanggil satu per satu pejabat yang dicurigai dan memberikan ultimatum: berhenti dari praktik kotor atau berhadapan dengannya. Puluhan orang memilih mundur. Yang berani bertahan langsung ia mutasi ke posisi non-strategis. Kecepatan dan ketegasannya membuat banyak pihak panik.

Selain itu, Lopa juga menginvestigasi dugaan markup anggaran di tubuh kejaksaan. Ia menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa di kejaksaan sering kali digelembungkan nilainya — mulai dari pembelian alat tulis kantor hingga pembangunan gedung. Selisihnya masuk ke kantong pribadi oknum pejabat. Lopa memerintahkan audit menyeluruh dan meminta BPKP untuk turun tangan. Meskipun proses ini tidak sempat tuntas karena ia keburu wafat, langkah awalnya sudah cukup untuk membuat para pelaku ketakutan. Warisan keberaniannya dalam menangani kasus-kasus ini mengirim pesan yang jelas: tidak ada tempat bagi koruptor di kejaksaan, bahkan di level apa pun.

Yang juga patut dicatat adalah pendekatan Lopa terhadap pembuktian kasus. Ia sangat menekankan pentingnya alat bukti yang sah dan tidak bisa dipatahkan. Ia tidak pernah menuntut seseorang hanya berdasarkan desas-desus atau tekanan publik. Prinsipnya: lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Prinsip ini mungkin terdengar kontroversial, tapi sebenarnya adalah fondasi negara hukum yang beradab. Lopa memahami bahwa kekuasaan jaksa sangat besar — bisa menghancurkan hidup seseorang dalam sekejap. Karena itu, ia selalu berhati-hati dan memastikan setiap langkahnya didasarkan pada bukti yang kuat, bukan spekulasi atau pesanan politik.

Di luar kasus-kasus besar, Lopa juga memberikan perhatian serius pada kasus-kasus kecil yang menimpa rakyat jelata. Ia percaya bahwa keadilan tidak boleh hanya milik mereka yang mampu membayar pengacara mahal. Setiap laporan masyarakat, sekecil apa pun nilainya, ia tanggapi dengan serius. Prinsipnya sederhana namun mendasar: hukum ada untuk melindungi semua orang, bukan hanya segelintir elite.