Prabowo Subianto: Penurunan Kemiskinan Ekstrem Indonesia dalam Forum WEF

Dalam ajang prestisius World Economic Forum (WEF) 2025 di Davos, Presiden Prabowo Subianto membawa kabar optimistis bagi pembangunan sosial Indonesia. Di hadapan para pemimpin dunia, eksekutif perusahaan multinasional, dan pakar kebijakan global, Prabowo mengonfirmasi tren positif penurunan kemiskinan ekstrem di Tanah Air. Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena menegaskan komitmen pemerintah baru dalam melanjutkan program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan bertahun-tahun. Momentum ini sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia tetap berada di jalur pemulihan ekonomi pascapandemi yang inklusif dan berorientasi pada pemerataan.

Panggilan Dunia, Jawaban Lokal

Forum Ekonomi Dunia dikenal sebagai wadah bagi negara-negara untuk memamerkan capaian sekaligus menggalang dukungan investasi. Pidato Prabowo yang menyoroti isu kemiskinan ekstrem bukan tanpa alasan. Selama satu dekade terakhir, Indonesia telah mengalokasikan anggaran signifikan melalui program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan subsidi energi tepat sasaran. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem—yakni mereka yang pengeluarannya kurang dari $1,9 PPP (purchasing power parity) per hari—turun menjadi 1,8 persen dari sebelumnya 2,5 persen pada periode yang sama tahun lalu. Angka itu setara dengan sekitar 4,8 juta jiwa, menurun tajam dibandingkan puncak pandemi 2020 yang sempat menyentuh 6,7 juta jiwa. Di atas panggung WEF, Prabowo menekankan bahwa penurunan ini terjadi di tengah tekanan inflasi global dan ketidakpastian geopolitik, menjadikannya pencapaian yang patut diperhitungkan oleh komunitas internasional.

Faktor Pendorong dan Disparitas Regional

Analis ekonomi menilai bahwa penurunan kemiskinan ekstrem didorong oleh tiga faktor utama. Pertama, pemulihan sektor informal: lebih dari 60 persen tenaga kerja Indonesia berada di sektor ini, dan program kredit usaha rakyat (KUR) berbunga rendah yang digulirkan perbankan terbukti mendongkrak pendapatan rumah tangga. Kedua, intervensi harga pangan: pemerintah melalui Perum Bulog dan operasi pasar berhasil menjaga volatilitas harga beras—komponen utama pengeluaran kelompok miskin—sehingga daya beli tidak tergerus. Ketiga, ekspansi digital: penetrasi layanan keuangan digital memudahkan akses rumah tangga kelas bawah terhadap tabungan, kredit mikro, dan transfer bantuan sosial tanpa potongan biaya. Meski demikian, angka agregat menyembunyikan disparitas antarwilayah. Data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia—Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku—masih mencatat tingkat kemiskinan ekstrem di atas lima persen, jauh melampaui rata-rata nasional. Infrastruktur dasar yang minim, biaya logistik mahal, dan keterbatasan akses pendidikan menjadi batu sandungan yang belum sepenuhnya terpecahkan. Dalam dialog panel di WEF, Presiden Prabowo mengakui tantangan ini dan menyampaikan rencana transformasi berbasis komoditas lokal serta pengembangan koridor ekonomi baru sebagai jawaban jangka menengah.

Sentimen Pasar dan Modal Asing

Pernyataan Prabowo di WEF juga berimbas positif pada sentimen pelaku pasar. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada sesi perdagangan kemarin ditutup menguat 1,2 persen ke level 7.350, sementara imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun turun ke 6,65 persen, mengindikasikan penurunan persepsi risiko. Investor asing mencatatkan capital inflow bersih sebesar Rp1,7 triliun di pasar saham domestik pada hari yang sama. Bank investasi global dalam analisisnya merilis bahwa sinyal perbaikan kesejahteraan akan memperlebar basis konsumen, membuka peluang di sektor ritel, perbankan, dan telekomunikasi. Namun, beberapa manajer portofolio tetap berhati-hati: keberlanjutan tren penurunan kemiskinan ekstrem dipertaruhkan pada konsistensi kebijakan fiskal dan reformasi struktural, khususnya di bidang ketenagakerjaan dan tata ruang.

Jalan Panjang Menuju Nol Kemiskinan Ekstrem

Meskipun terjadi perbaikan, target pemerintah untuk mendekati nol kemiskinan ekstrem pada 2026 masih membutuhkan akselerasi. Berdasarkan proyeksi Bank Dunia, pada laju penurunan saat ini Indonesia akan mencapai 0,5 persen pada 2028, mundur dari target awal. Kunci percepatan mencakup integrasi data warga miskin lintas kementerian—kerap disebut Sistem Data Tunggal Sosial-Ekonomi—serta peningkatan belanja bantuan sosial berbasis produktivitas, seperti pelatihan vokasi dan akses pasar yang lebih adil. Pidato Prabowo di Davos telah memantik perhatian global dan menaikkan ekspektasi publik. Kini, mata warga dan komunitas internasional tertuju pada realisasi lapangan yang akan mengubah narasi kemiskinan ekstrem dari statistik menjadi kisah nyata perubahan nasib. Dengan fundamental ekonomi yang relatif stabil—pertumbuhan kuartal I-2025 di kisaran 5,2 persen year-on-year, inflasi inti terjaga di bawah tiga persen, serta cadangan devisa sebesar 140 miliar dolar AS—Indonesia memiliki modal kuat untuk merealisasikan komitmen tersebut. Tinggal bagaimana kebijakan di lapangan mampu menjawab janji yang telah dikumandangkan di pegunungan Swiss.