Demi Naik Haji, Warga Rela Terlilit Utang dan Incaran Rentenir

Di Indonesia, ibadah haji bukan sekadar panggilan suci, melainkan juga simbol prestise sosial yang tak terbantahkan. Setiap tahun, ratusan ribu umat Muslim rela mengeluarkan biaya besar untuk berangkat ke Tanah Suci, bahkan ketika kondisi keuangan mereka tidak mencukupi. Situasi ini menciptakan fenomena yang memprihatinkan: jamaah nekad berhutang hingga jatuh ke jerat pinjaman predator, yang akrab disebut rentenir.

Tekanan sosial dan keinginan kuat untuk menyandang gelar haji seringkali mengalahkan pertimbangan rasional. Padahal, biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun ini mencapai Rp56,4 juta per jamaah untuk kuota reguler. Angka itu jauh melampaui pendapatan rata-rata sebagian besar penduduk Indonesia, terutama mereka yang tinggal di pedesaan. Bagi banyak orang, memiliki tabungan sebesar itu adalah misi yang nyaris mustahil, apalagi jika harus bersaing dengan antrean yang bisa mencapai dua dekade.

Tingginya Biaya, Panjangnya Antrean

Data dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa pendaftar haji telah mencapai lebih dari lima juta orang, dengan masa tunggu rata-rata 20 hingga 30 tahun di beberapa provinsi. Setiap tahun, mereka yang mendapatkan nomor antrean porsi diharuskan melunasi BPHI yang terus merangkak naik. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi calon jemaah: jika tidak melunasi tepat waktu, porsi mereka bisa hangus, namun mencari dana dalam tempo singkat seringkali mendorong pada jalan pintas yang berbahaya.

Perbankan syariah sebenarnya menawarkan produk pembiayaan haji dengan skema yang sesuai prinsip Islam, seperti talangan haji atau cicilan dengan margin ringan. Namun, proses administrasi yang panjang, syarat agunan, dan keterbatasan literasi keuangan membuat layanan ini tidak selalu menjangkau masyarakat bawah. Akibatnya, celah pasar diisi oleh para pelepas uang ilegal yang menawarkan pinjaman kilat tanpa verifikasi rumit, namun dengan imbal hasil yang mencekik.

Rentenir: Solusi Sesaat, Bencana Berkepanjangan

Praktik rentenir dalam konteks pendanaan haji kian marak. Para peminjam yang terdesak waktu menerima uang tunai dengan cepat, seringkali hanya bermodalkan kepercayaan atau jaminan benda berharga seperti sertifikat tanah. Bunganya bisa mencapai 20-40 persen per bulan, jauh melampaui batas wajar. Ketika gagal membayar, tekanan fisik dan psikologis menjadi makanan sehari-hari.

Salah seorang korban, seorang petani di Jawa Timur (identitas dirahasiakan), mengaku terpaksa meminjam Rp20 juta kepada rentenir untuk menutup kekurangan biaya pelunasan. Dalam hitungan bulan, utangnya membengkak menjadi lebih dari Rp50 juta karena bunga berbunga. Penagihan harian dengan intimidasi membuat keluarganya hidup dalam ketakutan, sementara aset tanah yang dijadikan jaminan terancam disita. Ironisnya, setelah kembali dari haji, bukannya merasakan ketenangan, ia justru harus berurusan dengan kejaran penagih hutang setiap hari.

Fenomena ini menunjukkan bahwa motif naik haji tidak lagi murni ibadah, melainkan bercampur dengan ambisi pencitraan diri. Di banyak komunitas, status haji dipandang sebagai pencapaian tertinggi yang wajib diraih, bahkan dengan mengorbankan kestabilan finansial. Tekanan dari lingkungan, seperti keluarga dan tetangga, seringkali lebih besar daripada suara nalar.

Mengatasi Jerat: Peran Pemerintah dan Kesadaran Umat

Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengkampanyekan pentingnya perencanaan dana haji yang sehat. Program haji reguler dengan sistem tabungan jangka panjang melalui bank-bank penerima setoran biaya haji (BPS BPIH) didorong untuk mencegah jamaah mencari pinjaman liar. Namun, edukasi saja tidak cukup tanpa pengawasan yang lebih ketat terhadap rentenir yang berkeliaran di desa-desa.

Di sisi lain, fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai larangan riba sejatinya sudah jelas. Namun, penerimaannya di tengah masyarakat masih lemah karena desakan kebutuhan. Ulama dan tokoh masyarakat memiliki peran krusial untuk mengingatkan bahwa berhaji dengan uang haram atau pinjaman riba justru menodai esensi ibadah itu sendiri. Perlu ada sinergi antara lembaga keuangan, pemuka agama, dan aparat penegak hukum untuk memberantas praktik pinjaman predator yang merusak ini.

Pada akhirnya, haji adalah panggilan bagi yang mampu secara lahir dan batin. Semangat mengumpulkan bekal tanpa memberatkan diri dengan utang yang melilit seharusnya menjadi prinsip utama. Sebab, Tanah Suci bukanlah destinasi yang pantas dicapai dengan langkah yang dipenuhi kecemasan finansial.