I Wayan Koster: Profil dan Kinerja Gubernur Bali

Profil Singkat

I Wayan Koster lahir di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali, pada 31 Desember 1962. Ia merupakan anak ketujuh dari sembilan bersaudara dari pasangan I Ketut Sudiarta dan Ni Made Rapek. Koster menghabiskan masa kecilnya di lingkungan pedesaan Bali utara yang sederhana sebelum merantau ke kota demi pendidikan yang lebih tinggi. Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah di Buleleng, kemudian melanjutkan studi di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung dan meraih gelar doktor dari Institut Teknologi Bandung (ITB) di bidang perencanaan wilayah. Sejak muda, ia aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, terutama yang bergerak di bidang adat dan budaya Hindu-Bali. Sosoknya dikenal sederhana, tekun, dan memiliki komitmen tinggi terhadap pelestarian budaya Bali.

Karier dan Riwayat Jabatan

Sebelum memimpin Pulau Dewata, Koster membangun karier sebagai akademisi dan politisi. Ia pernah menjadi peneliti dan dosen di beberapa perguruan tinggi. Namun, namanya mulai dikenal luas ketika ia terjun ke panggung politik nasional. Koster bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan terpilih sebagai anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut sejak tahun 2004 hingga 2018. Selama 14 tahun di Senayan, ia duduk di Komisi X yang menangani pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata—sebuah posisi yang sangat relevan dengan karakter daerah yang akan dipimpinnya kelak. Puncak karier politiknya terjadi pada tahun 2018 ketika ia terpilih sebagai Gubernur Bali untuk periode 2018-2023, berpasangan dengan Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), tokoh puri Ubud. Di bawah kepemimpinannya, Bali mengalami pergeseran fokus pembangunan yang lebih menekankan pada keseimbangan antara kemajuan ekonomi modern dengan pelestarian nilai-nilai adat dan lingkungan.

Kinerja dan Program Unggulan

Sejak dilantik, I Wayan Koster memperkenalkan visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali"—sebuah pola pembangunan semesta berencana yang berfokus pada keharmonisan alam, manusia, dan budaya Bali. Program unggulannya yang paling mencolok adalah kebijakan pembatasan plastik sekali pakai melalui Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018, yang melarang penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik. Kebijakan ini mendapat apresiasi luas, bahkan diakui secara internasional sebagai langkah berani menjaga ekosistem laut Bali. Di bidang infrastruktur, Koster mendorong pembangunan sistem transportasi massal terintegrasi, termasuk rencana Light Rail Transit (LRT) untuk mengatasi kemacetan kronis di kawasan selatan Bali, serta pengembangan Pelabuhan Sanur sebagai hub transportasi laut menuju Nusa Penida dan Lombok.

Di bidang budaya, Koster memperkenalkan peraturan tentang tata busana adat Bali yang mewajibkan penggunaan pakaian adat pada hari-hari suci dan saat memasuki pura maupun kawasan suci. Ia juga menerbitkan kebijakan tentang penataan areal suci dan reklamasi lahan, termasuk menghentikan proyek raksasa di kawasan pesisir yang dianggap mengancam kesucian pura dan lingkungan pesisir Bali. Program digitalisasi sistem pemerintahan melalui Bali Smart Island juga menjadi salah satu terobosannya, termasuk peluncuran aplikasi terintegrasi untuk layanan publik dan pariwisata. Di sektor ekonomi, Koster mendorong sertifikasi usaha bagi para pelaku UMKM lokal agar mampu bersaing di pasar global dan memperkuat branding produk-produk khas Bali.

Tantangan dan Harapan

Kepemimpinan Koster tidak lepas dari berbagai ujian berat. Pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal 2020 menjadi pukulan telak bagi perekonomian Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata. Penutupan bandara dan pembatalan kunjungan wisatawan asing menyebabkan kontraksi ekonomi hingga minus dua digit. Kebijakan gubernur dalam penanganan pandemi sempat menuai kontroversi, terutama terkait pembatasan ritual adat dan upacara keagamaan yang dianggap terlalu ketat oleh sebagian masyarakat adat. Selain itu, pembangunan infrastruktur besar seperti LRT menghadapi tantangan pembebasan lahan dan resistensi dari kelompok-kelompok yang khawatir terhadap dampak lingkungan dan sosial. Koster juga kerap dikritik karena gaya kepemimpinannya yang dianggap otoriter oleh sebagian kalangan, terutama dalam pengambilan keputusan yang minim partisipasi publik dan pembatasan terhadap kritik dari media lokal maupun aktivis lingkungan.

Harapan masyarakat Bali ke depan adalah agar gubernur mampu menyeimbangkan antara pelestarian budaya yang ketat dengan kebutuhan modernisasi dan keterbukaan. Tantangan regenerasi tenaga kerja pariwisata, pemerataan pembangunan antara Bali utara dan selatan, serta ancaman krisis lingkungan akibat pembangunan yang agresif masih menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan perhatian serius. Masyarakat juga berharap transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah dapat terus ditingkatkan untuk menghindari potensi penyalahgunaan dana publik di tengah gencarnya proyek-proyek besar yang digulirkan pemerintah provinsi.

Pro dan Kontra

• Pro: Kebijakan pembatasan plastik mendapat pengakuan internasional sebagai langkah progresif pelestarian lingkungan laut Bali yang menjadi aset vital pariwisata dan ekosistem.
• Pro: Komitmen tinggi terhadap pelestarian budaya Bali melalui peraturan tata busana adat, penataan areal suci, dan penghentian proyek yang mengancam kesakralan pura serta kawasan pesisir.
• Pro: Mendorong reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik melalui program Bali Smart Island yang mempercepat efisiensi dan transparansi pemerintahan.
• Kontra: Gaya kep