Khofifah Indar Parawansa: Profil dan Kinerja Gubernur Jawa Timur

Profil Singkat

Khofifah Indar Parawansa lahir di Surabaya, 19 Mei 1965. Ia merupakan Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 yang kembali terpilih untuk periode kedua 2025-2030. Sebelum menjabat gubernur, Khofifah dikenal luas sebagai Menteri Sosial RI pada era Presiden Joko Widodo. Latar belakang pendidikannya mencakup pondok pesantren dan perguruan tinggi, dengan gelar doktor di bidang ilmu sosial dan politik. Khofifah merupakan aktivis Muslimat Nahdlatul Ulama yang memiliki basis massa kuat di kalangan nahdliyin.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier politik Khofifah dimulai sejak muda. Ia pernah menjadi anggota DPR RI selama beberapa periode, mewakili daerah pemilihan Jawa Timur. Jabatan strategis yang pernah diembannya antara lain Menteri Pemberdayaan Perempuan era Presiden Abdurrahman Wahid dan Menteri Sosial era Presiden Joko Widodo. Di tingkat daerah, Khofifah memenangkan kontestasi Pilgub Jatim 2018 mengalahkan pasangan petahana, dan kembali memenangkan Pilgub 2024 dengan dukungan koalisi besar partai politik.

Kinerja dan Program Unggulan

Selama periode pertama kepemimpinannya, Khofifah meluncurkan sejumlah program unggulan. Program Jatim Puspa (Pusat Pelayanan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan) menjadi salah satu inisiatif untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di sektor ekonomi, ia menggulirkan program Jatim Sejahtera yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, dengan penyaluran bantuan produktif bagi usaha mikro.

Infrastruktur juga menjadi perhatian. Proyek Jalan Lingkar Wilis dan pengembangan Bandara Internasional Dhoho Kediri merupakan bagian dari upaya membuka konektivitas wilayah selatan Jawa Timur. Di sektor pertanian, Khofifah mendorong digitalisasi pertanian dan peningkatan produktivitas padi melalui mekanisasi. Data BPS mencatat penurunan angka kemiskinan dari 10,2 persen menjadi 9,7 persen pada tahun 2024. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim naik ke angka 74,85.

Pada periode kedua, Khofifah menjanjikan program Satu Keluarga Satu Sarjana dan melanjutkan reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Ia juga menekankan pentingnya pemerataan ekonomi antara wilayah utara yang industri dan selatan yang agraris. Program Jatim Sehat yang menyediakan layanan kesehatan gratis bagi warga miskin juga terus diperluas.

Tantangan dan Harapan

Jawa Timur menghadapi tantangan struktural yang tidak ringan. Kesenjangan antara kawasan utara yang maju secara industri dan kawasan selatan yang masih bergantung pada pertanian tradisional masih membutuhkan perhatian serius. Urbanisasi dan tekanan terhadap lahan pertanian juga menjadi isu. Di sisi lain, peningkatan iklim investasi menjadi harapan banyak pihak agar lapangan kerja tercipta lebih banyak, mengingat Jatim memiliki jumlah angkatan kerja yang besar.

Pro dan Kontra

• Pro: Mampu menurunkan angka kemiskinan dari 10,2 persen menjadi 9,7 persen pada periode pertamanya; menunjukkan komitmen pada perlindungan perempuan dan anak melalui program Jatim Puspa; melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis yang memperkuat konektivitas wilayah selatan Jatim; memiliki pengalaman luas di pemerintahan pusat dan daerah; berhasil menjaga harmoni sosial dan toleransi di provinsi yang beragam secara kultural.
• Kontra: Penurunan angka kemiskinan dinilai lambat dan belum signifikan dibandingkan target yang dijanjikan saat kampanye; pembangunan infrastruktur di kawasan selatan belum sepenuhnya merata dan masih menyisakan kantong-kantong kemiskinan; program Satu Keluarga Satu Sarjana menghadapi skeptisisme terkait pendanaan dan implementasi jangka panjang; manajemen penanganan bencana di sejumlah wilayah dinilai lamban oleh sebagian pengamat; isu pengelolaan anggaran birokrasi yang dinilai kurang efisien masih menjadi catatan sejumlah LSM pemantau pemerintahan.