Agustin Teras Narang: Profil dan Kinerja Gubernur Kalimantan Tengah

Profil Singkat

Agustin Teras Narang lahir di Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, pada 12 Juli 1955. Ia berasal dari latar belakang etnis Dayak Ngaju, komunitas adat dominan di provinsi tersebut. Teras menempuh pendidikan hukum di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta dan meraih gelar Sarjana Hukum pada awal 1980-an. Sebelum memasuki dunia politik formal, ia aktif sebagai advokat dan dikenal gigih membela hak-hak masyarakat adat Dayak dalam sengketa agraria. Keterlibatannya di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan berbagai organisasi kemasyarakatan membentuk reputasinya sebagai tokoh yang vokal menyuarakan keadilan bagi kelompok terpinggirkan. Ia menikah dengan Lisdawati dan dikaruniai anak. Sosok Teras sering digambarkan sebagai pemimpin bersahaja dengan kedekatan kuat terhadap tradisi leluhur Dayak, tercermin dari penggunaan atribut adat dalam berbagai acara resmi kenegaraan.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier politik Teras Narang dimulai di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebelum akhirnya bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pasca-reformasi. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI selama dua periode (1999-2004 dan 2004-2005), di mana ia mengasah kapasitas legislasi terutama terkait otonomi daerah dan sumber daya alam. Momentum lompatan kariernya terjadi pada 2005 ketika ia memenangkan Pilkada Kalimantan Tengah langsung pertama, mengalahkan petahana. Teras menjabat Gubernur Kalimantan Tengah selama dua periode penuh (2005-2010 dan 2010-2015), menjadikannya gubernur terlama pasca-reformasi di provinsi itu. Setelah masa jabatan gubernur berakhir, ia kembali ke Senayan sebagai anggota DPD RI periode 2019-2024, dan pada 2023 diangkat secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah, menandai pengaruhnya yang berkelanjutan dalam struktur adat dan politik lokal.

Kinerja dan Program Unggulan

Selama satu dekade kepemimpinannya, Teras Narang mencanangkan visi "Kalimantan Tengah yang Mandiri, Maju, dan Adil". Infrastruktur menjadi fokus utama: ia mendorong pembangunan jalan penghubung antar-kabupaten di pedalaman, termasuk akses menuju kawasan utara yang sebelumnya terisolasi. Proyek Trans-Kalimantan ruas tengah mengalami percepatan signifikan di bawah arahannya. Di sektor kesehatan, ia meluncurkan program layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin berbasis kartu identitas, menjangkau daerah aliran sungai yang hanya bisa diakses transportasi air. Di bidang pendidikan, beasiswa untuk mahasiswa asal Kalteng ke perguruan tinggi ternama di Jawa diperluas secara masif. Program "Desa Mandiri" dan "Desa Sejahtera" digulirkan untuk mengurangi ketimpangan antara wilayah pesisir selatan, dataran tengah, dan pegunungan utara. Teras juga menandatangani moratorium izin perkebunan sawit baru pada 2011 sebagai respons atas tekanan deforestasi. Kebijakan ini mendapatkan apresiasi dari lembaga lingkungan hidup nasional dan internasional, meskipun menuai resistensi dari asosiasi pengusaha perkebunan setempat. Pembangunan integrated siring (jalan tepi sungai) di Palangka Raya juga menjadi ikon modernisasi kota tanpa meninggalkan karakter sungai sebagai nadi kehidupan masyarakat.

Tantangan dan Harapan

Masa kepemimpinan Teras tidak lepas dari problem struktural yang akut. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai puncak kritis pada 2015, tahun terakhir jabatannya, menyebabkan bencana asap lintas negara hingga ke Singapura dan Malaysia. Ketergantungan ekonomi pada ekstraksi sumber daya alam—tambang batubara, emas, dan perkebunan sawit—terus menjadi dilema antara penerimaan daerah dan kerusakan lingkungan jangka panjang. Masyarakat adat di wilayah pertambangan sering kali terperangkap dalam konflik lahan dengan korporasi yang memegang konsesi resmi. Paska menjabat gubernur, Teras tetap menjadi figur penjaga moral melalui DAD, mendorong penyelesaian sengketa agraria berbasis kearifan lokal. Harapan publik terhadapnya kini bergeser: bukan lagi sebagai eksekutif, melainkan negarawan adat yang mampu menjembatani kepentingan modal, negara, dan hak ulayat. Perannya di DPD juga dinantikan untuk memperkuat legislasi perlindungan hutan adat di tingkat nasional. Keberhasilan atau kegagalan masa depannya akan diukur dari kemampuannya mentransformasikan otoritas adat menjadi kekuatan penyeimbang demokrasi elektoral. Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menciptakan dinamika baru; Kalteng sebagai provinsi penyangga diharapkan menarik limpahan investasi yang dikelola dengan prinsip keadilan ekologis—sebuah pekerjaan rumah besar yang diwariskan bagi penerusnya.

Pro dan Kontra

• Pro: Berhasil membangun infrastruktur dasar yang menghubungkan kantong-kantong terisolasi di pedalaman, memperluas akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu. Kebijakan moratorium sawit tahun 2011 tercatat sebagai langkah berani yang mendahului instruksi nasional, menempatkan Kalimantan Tengah sebagai pelopor pembatasan deforestasi korporat. Konsistensinya membela hak adat Dayak melalui jalur hukum dan politik memberinya legitimasi kuat di kalangan komunitas adat. Gaya kepemimpinan merangkul dan minim konflik horizontal turut menjaga stabilitas politik lokal selama sepuluh tahun.
• Kontra: Karhutla masif yang terjadi pada 2015 di akhir masa jabatannya mencoreng rekam jejak tata kelola lingkungan; kritikus menilai pengawasan terhadap praktik pembukaan lahan dengan pembakaran tidak berjalan efektif. Ketergantungan fiskal pada royalti tambang dan sawit tidak di