Mahyeldi Ansharullah: Profil dan Kinerja Gubernur Sumatera Barat

Profil Singkat

Mahyeldi Ansharullah lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 25 Desember 1966. Ia merupakan putra asli Minangkabau yang tumbuh dalam lingkungan religius dan budaya yang kuat. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat periode 2021–2024, ia dikenal luas sebagai Wali Kota Padang selama dua periode berturut-turut, yakni 2014–2019 dan 2019–2021. Mahyeldi memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknik serta aktif dalam gerakan dakwah dan organisasi Islam sejak usia muda. Sosoknya akrab disapa Buya Mahyeldi, panggilan kehormatan yang melekat karena perannya sebagai mubaligh dan tokoh masyarakat.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier politik Mahyeldi dimulai dari akar rumput. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebelum akhirnya dipercaya memimpin ibu kota provinsi tersebut.

Kepemimpinan itu bukan soal jabatan, tetapi soal seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan kepada masyarakat.

Pada Pilkada Serentak 2020, Mahyeldi berpasangan dengan Audy Joinaldy dan berhasil memenangkan kontestasi politik tingkat provinsi. Mereka dilantik pada 25 Februari 2021. Di bawah kepemimpinannya, Sumatera Barat mengalami dinamika pembangunan yang cukup signifikan, meskipun tidak lepas dari sorotan publik. Pada akhir masa jabatan pertamanya, Mahyeldi kembali mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak 2024 dan berhasil mempertahankan kursinya sebagai Gubernur Sumatera Barat untuk periode 2025–2030, kali ini berpasangan dengan Vasko Ruseimy.

Kinerja dan Program Unggulan

Selama masa jabatan pertamanya, Mahyeldi mengusung visi "Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani, Unggul, dan Berkelanjutan." Beberapa program unggulan yang menjadi andalannya antara lain:

• Program Satu Rumah Satu Hafidz/Hafidzah: Mendorong setiap keluarga memiliki minimal satu anggota yang menghafal Al-Quran sebagai implementasi dari semangat religiusitas masyarakat Minangkabau.
• Pembangunan Infrastruktur Strategis: Penyelesaian dan peningkatan jalan provinsi, jembatan, serta dukungan terhadap kelanjutan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera ruas Padang–Pekanbaru dan Padang–Sicincin yang terhambat pembebasan lahan.
• Penguatan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Revitalisasi kawasan wisata unggulan seperti Mandeh, Harau, serta promosi wisata halal sebagai daya tarik khas Sumbar.
• Ketahanan Pangan dan Pertanian: Hilirisasi produk pertanian lokal seperti gambir, kopi, dan kakao melalui penguatan koperasi dan BUMD.

Di periode keduanya yang dimulai pada 2025, Mahyeldi menekankan pentingnya transformasi digital dalam birokrasi dan peningkatan investasi untuk menyerap tenaga kerja lokal. Kolaborasi dengan pemerintah pusat juga menjadi prioritas, terutama dalam proyek strategis nasional di Sumbar.

Tantangan dan Harapan

Kepemimpinan Mahyeldi tidak berjalan tanpa tantangan. Sumatera Barat masih bergulat dengan persoalan klasik seperti tingginya angka kemiskinan yang fluktuatif, terbatasnya lapangan kerja formal, dan ketimpangan antara pusat pertumbuhan dan daerah pedalaman. Selain itu, isu lingkungan seperti deforestasi dan pengelolaan tambang ilegal menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Harapan masyarakat terhadap periode keduanya cukup tinggi, terutama agar program unggulan lebih tepat sasaran dan tidak hanya berhenti pada tataran seremonial.

Pro dan Kontra

• Pro: Mahyeldi Ansharullah dianggap sebagai pemimpin yang bersih dari korupsi, memiliki integritas moral yang tinggi, dan konsisten membawa nilai-nilai keislaman dalam kebijakan publik. Ia berhasil mempertahankan stabilitas politik daerah dan melanjutkan program strategis tanpa gejolak berarti. Pendekatan dakwahnya dinilai mampu meredam radikalisme dan memperkuat harmoni sosial di tengah masyarakat yang plural. Di bawah kepemimpinannya, alokasi anggaran untuk pendidikan agama dan rumah ibadah meningkat signifikan.
• Kontra: Kinerja Mahyeldi kerap dikritik karena dianggap lamban dalam menyelesaikan masalah infrastruktur dasar, terutama akses air bersih dan jalan rusak di kabupaten. Beberapa kalangan menilai ia terlalu banyak menghabiskan waktu di kegiatan seremonial keagamaan dibandingkan fokus pada persoalan ekonomi riil. Program ekonomi unggulan belum menunjukkan dampak luas, sementara angka kemiskinan di Sumatera Barat masih tercatat di atas rata-rata nasional pada 2025. Ada pula persepsi bahwa pemerintahannya kurang tegas menindak tambang galian C ilegal yang marak merusak lingkungan.