Prabowo Panggil KSSK ke Istana, Bahas Stabilitas di Tengah Turbulensi Global

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Negara pada Senin (27/7/2026). Pertemuan strategis ini berlangsung di tengah memanasnya suhu perekonomian global yang diwarnai perang dagang, gejolak nilai tukar, dan peningkatan risiko resesi di sejumlah negara maju. Hadir dalam rapat koordinasi tersebut Menteri Keuangan selaku Ketua KSSK, Gubernur Bank Indonesia yang baru dilantik, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Agenda Utama di Balik Pintu Tertutup

Pertemuan yang berlangsung secara tertutup ini digelar sebagai respons atas dinamika eksternal yang semakin sulit diprediksi. Merujuk pada data terakhir Dana Moneter Internasional (IMF) per Juli 2026, proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia kembali direvisi ke bawah menjadi hanya 2,8 persen untuk tahun ini, dipicu oleh kebijakan tarif baru yang agresif dari Amerika Serikat serta perlambatan di Tiongkok dan kawasan Eropa. Dalam kondisi semacam ini, KSSK wajib memperdalam assessment terhadap ketahanan sektor keuangan domestik.

Di satu sisi, fundamental perekonomian Indonesia dinilai masih cukup solid dengan cadangan devisa yang berada di level 140,3 miliar dolar AS per akhir Juni 2026, naik tipis dari bulan sebelumnya. Namun di sisi lain, arus modal asing menunjukkan tren capital outflow bersih sebesar 2,1 miliar dolar AS sepanjang kuartal kedua, menekan nilai tukar rupiah ke posisi Rp16.200 per dolar AS. Tekanan terhadap rupiah inilah yang menjadi salah satu sorotan utama dalam diskusi bersama Presiden.

Peran Gubernur BI Baru dalam Koordinasi Makro

Kehadiran Gubernur Bank Indonesia yang baru—yang belum lama ini disahkan oleh DPR—menjadi titik penting dalam menjaga kesinambungan kebijakan moneter. Pasar mencermati apakah bank sentral akan mempertahankan suku bunga acuan di level 6,25 persen atau justru menempuh pelonggaran terukur guna mendorong pertumbuhan. Dalam forum KSSK, BI memaparkan proyeksi inflasi tahunan yang diprediksi tetap terkendali di kisaran 3,1 persen year-on-year pada akhir 2026, meskipun terdapat risiko dari harga pangan dan energi.

"Koordinasi antara fiskal dan moneter tidak boleh ada jeda. Instrumen seperti burden sharing perlu kembali disiapkan sebagai opsi apabila tekanan terhadap pembiayaan negara meningkat," ujar seorang pejabat senior yang mengetahui jalannya pertemuan, namun enggan disebut namanya.

OJK sendiri melaporkan bahwa rasio kecukupan modal (CAR) perbankan berada di level 25,8 persen per Mei 2026, jauh di atas ambang minimum, sementara rasio kredit bermasalah (NPL) gross tetap terjaga di 2,4 persen. Ini menjadi bantalan utama jika shock eksternal merambat ke sektor riil. Sementara itu, LPS memastikan likuiditas dana penjaminan mencukupi untuk meng-cover simpanan masyarakat, dengan total aset mencapai Rp172 triliun.

Dampak Perlambatan Global terhadap Sektor Riil

Di luar data perbankan, diskusi juga menyinggung dampak perlambatan global terhadap kinerja ekspor dan investasi. Pertumbuhan ekspor nonmigas mengalami kontraksi 1,2 persen secara tahunan pada kuartal II-2026, terutama akibat turunnya permintaan dari mitra dagang utama. Indeks Manufaktur Indonesia (PMI) berada di angka 49,4—sedikit di bawah batas ekspansif—menandakan bahwa sektor industri mulai meredup. Proyeksi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap serapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi stabilitas sistem keuangan melalui penurunan kualitas kredit.

Di tengah risiko tersebut, otoritas fiskal memiliki ruang yang terbatas karena defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah mendekati batas maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pembiayaan kreatif dan penajaman belanja menjadi pesan langsung Presiden kepada para anggota KSSK, agar tidak seluruh beban penyeimbangan ekonomi hanya bertumpu pada sektor moneter atau penjaminan.

Kesepakatan dan Langkah Antisipatif ke Depan

Usai pertemuan selama hampir tiga jam, KSSK menyepakati sejumlah langkah antisipatif. Pertama, mengaktifkan kembali forum pemantauan mingguan di tingkat teknis untuk memonitor indikator makro secara real-time. Kedua, memperkuat koordinasi moral suasion agar pelaku pasar tetap tenang dan tidak melakukan aksi spekulatif berlebihan. Ketiga, memastikan ketersediaan likuiditas valuta asing melalui optimalisasi instrumen deposit facility BI serta pemanfaatan fasilitas bilateral swap dengan bank sentral mitra.

Presiden Prabowo, menurut sumber di lingkungan istana, menekankan pentingnya kehadiran negara di saat ketidakpastian global memuncak. Pesan ini diterjemahkan oleh masing-masing anggota KSSK sebagai mandat untuk menjaga kepercayaan investor, melindungi simpanan publik, dan memastikan intermediasi perbankan tetap berjalan sehat. Sinyalemen positif mulai terlihat: bursa saham domestik pada perdagangan Selasa pagi sesaat setelah berita pertemuan menyebar, tercatat menghijau dengan kenaikan 0,8 persen, mengindikasikan bahwa para pelaku pasar mengapresiasi langkah sigap koordinasi ini.

Ke depan, mata publik akan tertuju pada hasil asesmen komprehensif KSSK yang dijadwalkan dirilis dalam waktu dekat. Apakah langkah-langkah yang disepakati mampu menjadi tameng kokoh melawan gelombang eksternal, ataukah dibutuhkan intervensi yang lebih dalam? Jawabannya akan sangat bergantung pada seberapa cepat tekanan global mereda dan seberapa tangkas para pembuat kebijakan mengeksekusi rencana yang telah disiapkan di meja istana.