Ansar Ahmad: Profil dan Kinerja Gubernur Kepulauan Riau

Profil Singkat

Ansar Ahmad lahir di Tanjungpinang, 10 April 1964. Ia menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di kota kelahirannya sebelum melanjutkan studi di bidang ekonomi. Ansar dikenal sebagai politisi dan birokrat yang menghabiskan sebagian besar kariernya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sebelum menjabat sebagai gubernur, ia telah meniti karier panjang sebagai pegawai negeri sipil dan menduduki berbagai posisi strategis di pemerintahan daerah.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier Ansar Ahmad di birokrasi dimulai sejak tahun 1980-an. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau periode 2009-2015, dan Pelaksana Tugas Gubernur Kepulauan Riau pada masa transisi. Ansar juga tercatat sebagai Ketua DPW Partai Golkar Kepulauan Riau. Pada tahun 2020, ia terpilih sebagai Gubernur Kepulauan Riau periode 2021-2024 bersama Wakil Gubernur Marlin Agustina. Pada Pemilihan Gubernur 2024, Ansar kembali memenangkan kontestasi dan melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua 2025-2030.

Kinerja dan Program Unggulan

Selama masa jabatan pertamanya, Ansar Ahmad mencanangkan sejumlah program unggulan yang berfokus pada pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan pembangunan infrastruktur. Salah satu program andalannya adalah pengembangan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi daerah, termasuk revitalisasi destinasi wisata unggulan di Batam, Bintan, dan Kepulauan Anambas.

Di bidang infrastruktur, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di bawah kepemimpinannya gencar membangun jalan, jembatan, dan pelabuhan untuk menghubungkan pulau-pulau di wilayah provinsi kepulauan ini. Program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu juga menjadi prioritas yang terus digulirkan.

Ansar juga mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik. Peluncuran berbagai aplikasi layanan administrasi kependudukan dan perizinan secara daring menjadi langkah konkret menuju tata kelola pemerintahan yang modern dan transparan. Pada awal 2026, program unggulan "Kepri Semesta" diluncurkan sebagai payung besar pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan infrastruktur, ekonomi biru, dan ketahanan pangan.

Di sektor pendidikan dan kesehatan, Ansar menyediakan beasiswa bagi pelajar berprestasi dari Kepulauan Riau untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi terkemuka. Program jaminan kesehatan daerah juga diperluas cakupannya, menjangkau masyarakat di pulau-pulau terluar yang sebelumnya sulit mengakses layanan kesehatan.

Tantangan dan Harapan

Sebagai provinsi kepulauan, Kepulauan Riau menghadapi tantangan unik berupa kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan seperti Batam dan pulau-pulau kecil yang tersebar. Konektivitas antar-pulau masih menjadi pekerjaan rumah besar yang membutuhkan investasi masif. Selain itu, ketergantungan ekonomi pada sektor pariwisata membuat Kepulauan Riau rentan terhadap gejolak global.

Isu lingkungan turut menjadi perhatian, terutama terkait pencemaran laut dan dampak pembangunan terhadap ekosistem pesisir. Publik berharap kepemimpinan Ansar periode kedua mampu menjawab tantangan ini dengan kebijakan yang lebih progresif dan inklusif, melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan di seluruh wilayah.

Pro dan Kontra

• Pro: Ansar Ahmad berhasil menjaga stabilitas politik dan pemerintahan di Kepulauan Riau selama masa jabatan pertamanya. Program bantuan sosial dan stimulus ekonomi yang digulirkan selama pandemi dinilai tepat sasaran oleh Badan Pusat Statistik, dengan angka kemiskinan yang turun dari 6,12 persen pada 2021 menjadi 5,84 persen pada 2025. Ia juga konsisten mendorong pembangunan infrastruktur pelabuhan di pulau-pulau terluar yang selama ini minim perhatian, meningkatkan konektivitas dan aktivitas ekonomi lokal.
• Kontra: Kritik terhadap kepemimpinan Ansar menyoroti lambatnya penyelesaian proyek strategis seperti pengembangan kawasan ekonomi khusus dan pembangunan bandara baru. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mencatat bahwa partisipasi publik dalam perumusan kebijakan masih rendah, dengan banyak keputusan pembangunan yang diambil tanpa konsultasi memadai dengan masyarakat terdampak. Pada 2026, laporan Badan Pemeriksa Keuangan menyoroti beberapa temuan administratif terkait pengelolaan anggaran di sektor pariwisata, meskipun tidak terdapat indikasi pelanggaran hukum.